PDI Perjuangan Kota Surabaya menuding ada praktik kecurangan dengan modus menaikkan jumlah kehadiran pemilih. Modus ini sebagai cara untuk menaikkan nilai bilangan pembagi pemilih (BPP).

Menurut Whisnu Sakti Buana, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, ketika dilakukan rekap ulang hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dari formulir C1 yang dipegang PDI Perjuangan, diketahui ada empat hingga lima kursi yang hilang.

Whisnu menjelaskan, ada dua modus dalam kecurangan ini, yaitu dengan meningkatkan jumlah BPP per kecamatan serta mengurangi suara PDI Perjuangan. Selain itu juga ditemukan modus dengan menambah jumlah BPP per kecamatan plus menambah suara PDI Perjuangan per kecamatan.

Baca juga: “Hentikan Rekapitulasi KPU Surabaya!”

Di Kecamatan Krembangan misalnya, suara sah ditambah sekitar 10.000, dan suara PDI Perjuangan dikurangi 5.000. Akibatnya, di Kecamatan Krembangan total terdapat penambahan jumlah suara mencapai 5.000.

Modus kedua, suara PDI Perjuangan ditambah dan BPP juga banyak. Ini terjadi di Kecamatan Wonokromo, di mana suara PDI Perjuangan ditambah 4.000 suara, namun BPP di kecamatan itu bertambah sekitar 21.000.

“Penambahan ini memang tak begitu signifikan bila dilihat per kecamatan, tapi jika dari keseluruhan dapil yang ada di Surabaya, hasilnya sangat mengejutkan,” ujar Whisnu, Kamis (24/4/2014).

Terkait hal ini, DPC PDI Perjuangan secara resmi minta pada KPU setempat untuk segera melakukan penghitungan ulang di seluruh dapil yang ada di Surabaya. Jika tidak digubris, mereka mengancam melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo saat dikonfirmasi menolak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan kalau proses rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Surabaya sudah berjalan maksimal dan transparan.

“Kami sudah melakukan rekapitulasi suara dengan transparan dan sudah diterima semua pihak, sebelum hasilnya kami setorkan ke KPU Jawa Timur,” terangnya. (ovi)