SURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya minta pemerintah kota menyiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebab, sebagaimana yang telah dilakukan daerah lain, hingga sekarang tidak ada tanda-tanda adanya seleksi perekrutan CPNS untuk Kota Surabaya.

Menurut Adi Sutarwijono, selama ini Pemkot Surabaya tidak berani buka CPNS, meski diperlukan. Hal itu dikarenakan ada moratorium dari pemerintah pusat.

“Sekarang, keran itu dibuka lagi, kenapa tidak dimanfaatkan?” kata Awi, sapaan legislator dari PDI Perjuangan ini, kemarin.

Mestinya, tambah Awi, keberlanjutan kepegawaian itu menjadi pertimbangan untuk membuka kembali formasi CPNS di Pemkot Surabaya, agar regenerasi tetap berjalan.

Dia pun meyakini, jika hasil penjaringan CPNS di era sekarang, kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin baru di lingkungan Pemkot Surabaya.

Mantan wartawan ini menilai rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya masih belum ada titik terang, meski sejumlah daerah mulai mempersiapkan perekrutan CPNS sebagai pengganti PNS yang sudah masuk purna tugas.

Dia menilai Pemkot Surabaya lebih menyukai tenaga kerja outsorcing dibandingkan rekrutmen CPNS. Hal ini dibuktinya dengan adanya alokasi anggaran untuk tenaga outsorcing yang merata hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya.

“Giliran ada rekrutmen CPNS, kenapa tidak dimanfaatkan untuk merekrut tenaga-tenaga baru, yang terdidik, profesional dan permanen. Padahal setiap tahun selalu ditetapkan anggaran untuk CPNS,” ujarnya.

Pihaknya setiap tahun mendapatkan update laporan soal PNS yang memasuki masa pensiun dengan jumlah ribuan terutama tenaga guru.

Akhir 2016, imbuh Awi, saat pembahasan APBD 2017, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya telah melaporkan ke Komisi A tentang ribuan pejabat dan staf PNS yang sudah masuk purna tugas alias pensiun, terutama tenaga guru. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS