JAKARTA – Setelah sebelumnya membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Agung (MA), Pemerintah kembali membuka lowongan sebanyak 17.928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini.

Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Moh. Ridwan menyampaikan, bahwa pendaftaran online penerimaan CPNS pada 60 K/L ini dibuka mulai 5 September 2017, pukul 23.00 melalui sscn.bkn.go.id.

Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, lanjut Ridwan, diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi.

“Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini,” kata Ridwan dalam siaran persnya Selasa (5/9) malam.

Ia menjelaskan, pelamar tinggal log–in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukkan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran waktu di Kemenkumham dan Mahkamah Agung.

Selengkapnya informasi K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN

1.Kementerian Keuangan, 2.880

2.Kementerian ESDM, 65

3.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300

4.Kementerian Ketenagakerjaan, 160

5.Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329

6.Kementerian Perindustrian, 380

7.Kementerian PUPR, 1.000

8.Kementerian Pariwisata, 40

9.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610

10.Kementerian LHK, 700

11.Kementerian Perhubungan, 400

12.Kementerian Luar Negeri, 75

13.Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 91

14.Kementerian Kesehatan, 1.000

15.Kementerian Pertanian, 475

16.Kementerian Sosial, 160

17.Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500

18.Kementerian PPN/BAPPENAS, 38

19.Kementerian PANRB, 91

20.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21

21.Kementerian Sekretariat Negara, 178

22.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40

23.Kementerian Agama, 1.000

24.Kementerian Perdagangan, 65

25.Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27

26.Kementerian Bidang Polhukam, 25

27.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25

28.Kementerian BUMN, 25

29.Kementerian KUKM, 25

30.Kementerian Pertahanan, 50

LEMBAGA

31.Kejaksaan Agung, 1.000

32.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175

33.Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98

34.Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60

35.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28

36.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175

37.Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10

38.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90

39.Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87

40.Komisi Yudisial (KY), 33

41.Badan Narkotika Nasional (BNN), 275

42.Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60

43.Badan SAR Nasional, 160

44.Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300

45.Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225

46.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182

47.Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99

48.Badan Ekonomi Kreatif, 93

49.Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110

50.Badan Intelijen Nasional (BIN), 199

51.Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212

52.Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157

53.Setjen DPR, 85

54.Badan Informasi Geospasial (BIG), 67

55.Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299

56.Mahkamah Kontitusi (MK), 70

57.Kepolisian Republik Indonesia, 200

58.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25

59.Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53

60.Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26

PROVINSI

61.Kalimantan Utara, 500

Sebelum mendaftar, Kepala Biro Humas BKN itu mengingatkan pelamar agar: (1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.

Menurut Ridwan, penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. “Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja Pemerintah yang efektif dan berkualitas,” pungkas Ridwan. (HUMAS BKN/EN/ES)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS