SUMEDANG – Presiden Joko Widodo minta 2.014 orang pamong praja muda yang baru dilantik, ikut menjadi perajut persatuan bangsa Indonesia.

Dia berpesan, agar pamong praja muda menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap pekerjaan, terutama yang menyangkut pelayanan publik. Dan tidak membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat.

“Berikan pelayanan yang sama baiknya dan sama cepatnya kepada semua rakyat,” kata Jokowi, dalam upacara pengukuhan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan ke-24 di kompleks IPDN, Jatinangor, Sumedang, Selasa (8/8/2017).

Jokowi menekankan, agar mereka jangan pernah melakukan diskriminasi pelayanan berdasarkan warna kulit saja atau berdasarkan daerah asal atau agama dan lainnya. “Itulah peran saudara-saudara dalam merajut persatuan dan kerukunan Indonesia kita,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengingatkan, bahwa harapan masyarakat akan pemerintah yang baik semakin tinggi. Oleh sebab itu, pamong praja harus mengedepankan prinsip inovasi dalam bekerja.

“Jangan pernah bekerja monoton. Jangan pernah berpikir linear. Jangan pernah terjebak di dalam rutinitas yang itu-itu saja. Kita semuanya harus berani melakukan terobosan. Saya ulang lagi, melakukan terobosan,” tegasnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan, lulusan pamong praja IPDN tahun 2017 tidak pernah terlibat masalah selama empat tahun menempuh masa pendidikan.

“Sudah ketat selama empat tahun, tak ada indikasi yang narkoba, tak ada perkelahian, tak ada pemukulan,” ungkap Tjahjo.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga memastikan bahwa tak ada korupsi, kolusi dan nepotisme saat awal mereka diterima di IPDN. Sebab, penyaringan dilakukan dari bawah dan menggunakan sistem online. “Ini saya kira kader pelopor revolusi mental,” ucap Tjahjo.

Dia mengatakan, sebanyak 2014 pamong praja yang telah dinyatakan lulus ini akan disebar ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk tahun pertama, mereka ditugaskan di daerah terpencil, perbatasan dan pulau terluar.

“Supaya dia siap beradaptasi, bisa menggerakkan, mengorganisasi masyarakat, serta melayani masyarakat dengan baik. Dan juga kerja sama dengan aparatur desa, termasuk ikut mengawasi masalah-masalah yang berkaitan dengan dana desa,” jelasnya.

Tjahjo berharap dalam waktu dua tahun para pamong praja sudah bisa berkembang dan menduduki posisi camat. Namun, dia menegaskan bahwa penempatan pamong praja nantinya tidak harus sesuai dengan daerah asal mereka. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS