JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, hutan jati harus bisa memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Tidak seperti selama ini, di mana banyak kemiskinan di lingkungan hutan-hutan jati.

“Coba lihat, saya blak-blakan. Hutan jati kita, Perhutani kita, memberi manfaat pada lingkungan? Saya harus ngomong apa adanya. Di lingkungan hutan-hutan Jati justru yang banyak kemiskinan?” kata Jokowi.

Hal itu diungkapkan Jokowi, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017, di Manggala Wana Bhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Di negara lain, seperti Swedia dan Finlandia, lanjut Jokowi, hutannya bisa memakmurkan rakyatnya. Dia minta hal itu bisa juga terjadi di Indonesia.

Karena itu, dia menekankan yang harus dikoreksi besar-besaran hutan jati. “Berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lingkungan itu,” ujarnya.

Indonesia, lanjut Jokowi, butuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Dia juga menekankan, soal ketahanan pangan yang bisa dikembangkan melalui agroforestry, dan silvopasture.

Jokowi minta agar hal-hal seperti iru mulai hari ini betul-betul dikerjakan serius. Dia juga mengingatkan, bahwa ke depan Indonesia butuh ketahanan energi terbarukan, sehingga diharapkan nantinya ada hutan tanaman energi yang menghasilkan, yang memberikan manfaat ekonomi kepada rakyat.

Pada kesempatan itu, Joko Widodo juga menyoroti kondisi taman nasional di Indonesia. Menurut dia, seharusnya taman nasional dilindungi, bukan ditelantarkan atau dialihfungsikan secara ilegal.

“Kalau yang namanya taman nasional yang perlu dilindungi, ya lindungi secara baik,” tegasnya.

“Jangan hanya namanya taman nasional, tapi digerogoti sedikit-sedikit, digerogoti enggak tahunya sudah ratusan, bahkan ribuan hektare (beralih fungsi). Jangan kita terus-terusan seperti itu,” tambah dia.

Jokowi menegaskan, hutan Indonesia membutuhkan jiwa-jiwa rimbawan dengan etos kerja yang baik untuk menyelesaikan persoalan kongkret di lapangan.

“Sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi, mana yang dipakai untuk konsesi, mana yang dipakai untuk hutan sosial, itu betul-betul jelas,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS