JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada yang namanya kekuasaan mutlak (absolut).

Penegasan itu dia sampai menanggapi pesan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Cikeas, Kamis (27/7/2017) malam, bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.

Jokowi menyebut, bahwa ada pers, media, LSM, dan DPR yang mengawasi. Pengawasan, tambah dia, bisa berasal dari mana-mana, bahkan rakyat juga bisa mengawasi langsung.

Menurutnya, tidak ada yang namanya kekuasaan mutlak, termasuk saat pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

Dia mengingatkan, bahwa perppu adalah produk UU, yang dikeluarkan melalui mekanisme demokratis. Setelah pemerintah mengeluarkan perppu, ada mekanisme lagi di DPR.

Di parlemen, tambah Jokowi, ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi yang entah setuju dan tidak setuju.

“Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada,” tegasnya, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan peluncuran vokasi kejuruan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7/2017)

Sebagai negara demokratis dan negara hukum, Indonesia membuka luas proses-proses seperti itu. Untuk itu, dia minta tidak membesar-besarkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada.

“Kalau masih ada yang tidak setuju. Kembali lagi bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi). Inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki,” tutur Jokowi.

Saat di acara peluncuran vokasi kejuruan, Jokowi mengungkapkan keyakinannya, bahwapada 2040-2045, Indonesia akan masuk empat besar negara terkuat ekonomi.

Namun, untuk mencapai hal itu, infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia harus baik.

Jokowi mengatakan, pemerintah sekarang ini memang baru fokus dan berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, baik berupa pembangunan pelabuhan, jalur kereta api luar Jawa, pembangunan jalan tol, dan juga pembangunan pembangkit listrik.

Menurut dia, infrastruktur sangat penting untuk mempersiapkan daya saing Indonesia agar bisa berkompetisi dengan negara-negara lain.

“Tetapi setelah infrastuktur ini, dalam proses beberapa sudah selesai, beberapa akan selesai, tahapan besar kedua yang harus kita lakukan adalah pembangunan SDM, pembangunan sumber daya manusia,” kata Jokowi.

Saat ini pengembangan SDM sudah dimulai dengan program pelatihan dan kerja sama antara industri dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pondok pesantren. “Saya senang sekali bahwa SMK sekarang sudah bekerja sama dengan industri,” ucap Jokowi.

Dia meyakini, dengan kombinasi infrastruktur dan SDM yang baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Apalagi, dia sudah melihat sendiri bahwa anak muda di Indonesia memiliki kualitas yang tak kalah dari negara lain.

“Hitungan kita, asal jangan ada turbulensi politik, nanti 2040-2045 kita akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonomi,” ucap Jokowi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS