JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, program bela negara bukan wajib militer. “Tidak ada pendekatan lewat wajib militer,” kata Pramono Anung, kemarin.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menyebutkan, program bela negara dijalankan setiap kementerian/lembaga melalui masing-masing program dan kebijakannya.

Program itu didasarkan pada panduan yang dirancang Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta Dewan Pertahanan Nasional.

Prinsipnya, jelas Pramono, program bela negara yang disisipkan di dalam kebijakan kementerian/lembaga itu bersifat membangkitkan kebanggaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Salah satu contoh yakni menanamkan kembali rasa cinta ke bangsa dalam bentuk cinta ke bendera negara, cinta ke konsep negara kesatuan dan lain-lain,” ujar Pramono.

Presiden Joko Widodo, kata Pramono, telah menginstruksikan agar program bela negara bisa diimplementasikan dengan bentuk-bentuk kekinian, tidak terkesan dogmatis.

“Salah satu contoh, waktu peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kan ada tagline ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’ dan itu gemanya sangat panjang. Dalam konteks-konteks seperti itu yang akan dilakukan,” ucapnya.

Pemerintah akan menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2017 mendatang, sebagai momen untuk mensosialisasikan program bela negara secara konkret.

Sementara itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan, bela negara adalah tugas bersama, tanggung jawab semua sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, dimanapun kita berada, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agamanya, apa pun sukunya.

“Semuanya sesuai dengan amanah konstitusi, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut dalam upaya bela negara,” tegas Jokowi, pada rapat terbatas tentang Pemantapan Program Bela Negara, di Kantor Presiden, Rabu (26/7/2017).

Dia minta agar nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme dan jiwa patriot dalam membela bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman harus dipupuk sejak dini, sejak mulai dari anak-anak.

“Anak-anak harus dimulai dididik, diajarkan bukan saja nilai-nilai etos kerja, nilai-nilai disiplin, nilai-nilai integritas, tapi juga nilai-nilai mencintai bangsanya, bangga dengan tanah airnya yang ber-Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS