SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji berharap SMK Negeri, khususnya di Kota Pahlawan, mau menerima siswa inklusi atau anak berkebutuhan khusus.

Harapan ini disampaikan Armuji, setelah menerima perwakilan wali murid di ruang kerjanya, Senin kemarin. Perwakilan wali murid ini mengeluhkan sulitnya mendaftarkan anaknya yang berkebutuhan khusus, ke beberapa SMK negeri di Kota Surabaya.

Pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengatakan, sejak SMA/SMK dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, polemik SMA/SMK di Surabaya sampai sekarang masih berlanjut.

Setelah masalah biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, kali ini masalah siswa inklusi kesulitan masuk SMK Negeri di Kota Surabaya.

Padahal, sebut Armuji, dalam peraturan sebelumnya saat masih dikelola Pemkot Surabaya, ada 12 SMK Negeri yang bersedia menerima anak inklusi. Sebab di Surabaya sudah menerapkan program wajib belajar 12 tahun bagi semua anak.

Menurutnya, saat masih dikelola pemkot, anak-anak inkluisi dapat tertampung di SMA/SMK dan tidak pernah ada masalah seperti tahun ini. Karena itu, dia menilai tidak ada keseriusan dari Pemprov Jatim untuk memajukan pendidikan.

“Anak-anak seperti ini kan jumlahnya tidak banyak, ya ditampunglah, diberi kesempatan untuk pendidikan. Ini harus diperhatikan betul,” kata Armuji.

Dia juga menilai SMK negeri yang sudah terdaftar namun menolak ataupun tidak menerima anak inkluisi, seolah olah malas mengajar anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kalau pun kendalanya tidak ada guru, ya bisa saja ditambah tenaga guru lagi. Kan banyak guru di Surabaya, ada juga anggarannya. Itu hanya dijadikan suatu alasan saja,” sebutnya.

Dia menyarankan persoalan anak inkluisi cepat ditangani agar tidak berkelanjutan dari tahun ke tahun hanya untuk sekadar mencari ilmu.

“Saya rasa teman-teman di DPRD Provinsi tahu masalah seperti ini. Ayolah dibantu agar tidak menjadi beban di kemudian hari bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Anugrah Ariyadi menyampaikan semua data dan peta untuk anak inklusi sebenarnya sudah ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Seharusnya, ucap Anugrah, pihak pemprov meminta database tersebut agar bisa memetakan dan mengalokasikan ketika ada siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke SMK Negeri.

“Dari sini saja tidak ada koordinasi pemprov dengan pemkot. Kalau niatnya ambil alih pengelolaan harusnya juga merujuk ke aturan sebelumnya, seperti data ini sudah ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sehingga anak berkebutuhan khusus tinggal masuk ke SMK Negeri yang diinginkan,” ujarnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS