SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji menyoroti pembangunan basement Balai Pemuda yang dinilai jauh dari memuaskan. Pihaknya menemukan beberapa bagian proyek pengerjaannya terkesan asal-asalan.

Beberapa hari lalu, pihaknya men-sidak basement Balai Pemuda yang dijadikan tempat parkir tersebut. “Saya melihat pemasangan paving yang tidak rata dengan jalan. Begitu pula, pilar di atas basement tidak simetris dan lurus,” kata Armuji, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, pada saat melihat bagian dalam ada genangan air yang meluber dari drainase parkir basemen. Genangan itu terjadi seperti ada air yang keluar dari bawah menembus penutup drainase.

Selain itu, legislator empat periode ini juga menyoroti tembok gedung DPRD Kota Surabaya yang retak-retak saat pembangunan dan putusnya kabel listrik akibat penggalian oleh alat berat.

Menurut Armuji, sampai sekarang tembok yang retak itu belum diperbaiki, sedang kabel-kabel yang putus disambung begitu saja.

Legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menilai fungsi konsultan dan pengawasan yang dijalankan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) selama pembangunan tidak maksimal.

Dia menyayangkan pembangunan yang asal-asalan itu mengingat proyek parkir basement Balai Pemuda lokasinya di kawasan pusat pemerintahan yang seharusnya mendapat perhatian khusus.

“Yang dekat dengan gedung DPRD saja seperti ini, apalagi yang di pinggiran kota. Alangkah mubazir, anggaran APBD yang menelan begitu besar, tetapi pengerjaannya asal-asalan. Nilai proyek ini Rp120 miliar,” ujarnya.

Untuk itu, kata Armuji, pihaknya akan memanggil DPRKP-CKTR untuk dengar pendapat yang direncanakan pada hari Senin (6/2/2017).

Selain itu, dia juga akan memanggil pihak CV Cipta Karya Multi Teknik selaku pemenang tender/pelaksana proyek.

Dalam kesempatan rapat dengar pendapat nanti, lanjut dia, pihaknya akan minta DPRKP-CKTR agar menahan dahulu dana masa pemeliharaan sampai semuanya sudah diperbaiki.

Kalau dana pemeliharaan tidak ditahan dan dilanjutkan pembangunannya, lanjut dia, dikhawatirkan akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Dalam aturannya, dana pemeliharaan diambilkan dari anggaran proyek sebesar 10 persen.

“DPRKP-CKTR tolong distop dana pemeliharaannya. Memang serah terima gedungnya sudah dilakukan di akhir Desember 2016, tetapi masih ada masa pemeliharaan. Mumpung ini pemeliharaannya belum selesai,” pintanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS