SURABAYA – Kabupaten Banyuwangi meraih predikat terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB), dalam hal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2016.

Hasil evaluasi SAKIP tersebut diserahkan langsung Menteri PAN-RB Asman Abnur kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, di kantor Gubernur Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (31/1/2017).

Abdullah Azwar Anas berharap, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini diharapkan kian mendorong kinerja aparatur. Dia menyebut SAKIP ini penting karena intinya yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, bukan hasil one man show kepala dinas atau kepala daerah.

“Artinya ada transformasi. Jadi ini bukan soal sistem yang bersifat administratif saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil program pembangunan,” ujar Anas.

Dia pun bersyukur, ikhtiar bersama-sama di Banyuwangi untuk meningkatkan pelayanan publik terus berjalan dengan baik. Kekurangan-kekurangan yang ada, kata Anas, terus diperbaiki.

Bupati dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, Banyuwangi memadukan laporan berdasarkan regulasi yang ada dengan unsur review kinerja dan review indikator kinerja. Menurutnya, kerja aparatur sipil negara (ASN) jelas dan terukur.

Program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Berdasarkan perhitungan ini, Pemkab Banyuwangi berhasil menghemat Rp213 miliar atau 13% dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100% program tetap berjalan.

“Jadi program kita sudah menganut asas money follow result, berorientasi ke manfaat program,” paparnya.

Dengan pengukuran penilaian ini, terang Anas, kontribusi PNS dinilai dari adanya peningkatan kinerja, tidak hanya dari absensi.

Selain itu, lanjut dia, ASN di Banyuwangi selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan publik. Mulai dari analisa masalah, perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi kebijakan.

“Tiap hari saya kumpulkan dari kepala dinas sampai bagian kebersihan, saya paparkan kita sebulan ke depan mau lakukan apa. Bahkan saya pergi ke Jakarta, misalnya ke kementerian, saya sampaikan di depan semua staf. Intinya berubah bersama, semua dari kepala dinas sampai staf di level bawah dirangkul, kerja bareng-bareng. Ini yang akan menjaga keberlanjutan program di masa mendatang tanpa tergantung siapa bupatinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, Banyuwangi ditetapkan menjadi satu-satunya kabupaten, sekaligus pertama di Indonesia yang mendapat nilai A atau tertinggi dalam hal SAKIP 2016.

Selama ini, sebutnya, belum pernah ada kabupaten yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia.

”Di Indonesia, Banyuwangi adalah satu-satunya kabupaten yang dapat A. Nggak ada temannya, saya harapkan tahun depan ada perbaikan dari daerah lain. Sudah kita cek semuanya di Banyuwangi dengan berbagai indikator dan verifikasi lapangan, termasuk tim penilai independen. Saya sendiri ke saja. Memang belum semuanya sempurna di Banyuwangi, tapi ruh perubahan dan inovasi program cukup menonjol,” jelas Asman.

SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.

Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Menurut Asman, tidak mudah untuk mendapatkan kateori A dalam penilaian SAKIP. Banyak hal yang mesti dipenuhi terkait peningkatan kinerja pemerintahan. Efektivitas kegiatan diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja, bukan semata-mata soal anggaran.

“Kami lihat mana daerah yang efektif mengeluarkan anggaran, memiliki target dalam bekerja. Jadi SAKIP ini bukan seperti lomba atau kompetisi, tapi sejauh mana daerah menanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja jelas,” urai Asman. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS