Rabu
18 November 2026 | 6 : 35

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi PDIP Minta Anggaran Trans Laut Jatim 2027 Dievaluasi, Minimal Rp25 Miliar

pdip jatim 260803 abrari

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi alokasi anggaran program Trans Laut 2027 yang hanya disetujui sebesar Rp15 miliar. Anggaran tersebut diminta dikaji kembali agar setidaknya mendekati usulan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim sebesar Rp25 miliar demi menjaga konektivitas dan mobilitas masyarakat kepulauan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, menilai alokasi tersebut belum sebanding dengan tantangan geografis Jawa Timur yang memiliki 538 pulau. Sebanyak 126 pulau di antaranya berada di Kabupaten Sumenep, Madura, dengan 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Menurut Abrari, transportasi laut bukan sekadar layanan operasional pemerintah, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari,” tegas Abrari, Rabu (18/11/2026).

Anggota Komisi D DPRD Jatim itu mengatakan, pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap pembiayaan konektivitas laut. Pembangunan, menurut dia, tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah daratan dan perkotaan, sementara masyarakat di pulau-pulau menghadapi keterbatasan akses transportasi.

“Jawa Timur memiliki 538 pulau. Dari jumlah itu, ada 126 pulau di Sumenep, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Ini bukan wilayah dengan tantangan geografis biasa. Pemerintah harus memastikan masyarakat di pulau-pulau tetap mendapatkan pelayanan transportasi yang layak. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada wilayah daratan dan perkotaan,” ujarnya.

Abrari menjelaskan, berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Dishub Jatim, anggaran ideal untuk layanan transportasi laut mencapai Rp45 miliar per tahun. Namun, dalam penyusunan anggaran 2027, Dishub hanya mengusulkan Rp25 miliar untuk operasional Trans Laut.

Dari usulan tersebut, anggaran yang disetujui sebesar Rp15 miliar. Artinya, terdapat selisih Rp10 miliar dari usulan Dishub dan Rp30 miliar dari kebutuhan ideal.

Ia mengingatkan, pengurangan anggaran perlu dihitung secara cermat karena berpotensi memengaruhi frekuensi pelayaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau dengan anggaran Rp25 miliar saja sejumlah rute hanya bisa dilayani sekitar tiga kali dalam sepekan, bagaimana kalau anggarannya hanya Rp15 miliar? Jangan sampai frekuensi pelayaran turun menjadi satu atau dua kali seminggu. Ini tentu akan menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.

Dampak keterbatasan jadwal kapal, lanjut Abrari, tidak hanya dirasakan penumpang. Distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, hingga pengangkutan hasil perikanan dari wilayah kepulauan juga berpotensi terganggu.

Sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas laut antara lain Kepulauan Kangean, Masalembu, Sapeken, Raas, Sapudi, dan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, serta Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

“Bayangkan ketika warga membutuhkan akses ke rumah sakit, hendak mengurus pendidikan, atau membawa hasil tangkapan ikan untuk dijual ke daratan, tetapi jadwal kapal sangat terbatas. Karena itu, anggaran transportasi laut harus dilihat sebagai kebutuhan pelayanan publik,” tandasnya.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar alokasi Trans Laut 2027 dievaluasi dan dikaji kembali. Target awalnya, anggaran dapat dikembalikan setidaknya mendekati usulan Dishub sebesar Rp25 miliar. Sementara kebutuhan ideal Rp45 miliar dapat dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain penambahan anggaran, Abrari yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep itu mendorong pemerintah memetakan kebutuhan transportasi di seluruh pulau berpenghuni. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui pulau yang telah terlayani, wilayah yang belum memiliki kapal reguler, serta kebutuhan frekuensi pelayaran setiap rute.

“Harus ada pemetaan yang jelas. Pulau mana yang sudah terlayani, mana yang belum, berapa kebutuhan masyarakat, dan seberapa sering kapal harus beroperasi. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tetapi pelayanan belum menjawab kebutuhan warga,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah menetapkan standar pelayanan minimum transportasi laut. Standar tersebut mencakup frekuensi pelayaran, kepastian jadwal, kapasitas penumpang, keselamatan, hingga keterjangkauan tarif.

Subsidi angkutan laut, menurut Abrari, juga perlu diperkuat, terutama pada rute yang secara komersial kurang menguntungkan operator, tetapi memiliki peran strategis bagi masyarakat.

“Transportasi laut di wilayah kepulauan tidak bisa sepenuhnya menggunakan hitungan untung-rugi bisnis. Ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang sama, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Madura tersebut. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Yordan Perjuangkan Pelatihan dan Bantuan Alat Usaha bagi UMKM Kenjeran

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, siap memperjuangkan pelatihan dan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Minta Anggaran Trans Laut Jatim 2027 Dievaluasi, Minimal Rp25 Miliar

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi alokasi anggaran program Trans Laut 2027 yang ...
LEGISLATIF

Plengsengan Ambrol Ancam Bangunan Warga, Dewanti Rumpoko Siap Kawal Penanganan

MALANG – Kerusakan plengsengan atau infrastruktur penahan air yang ambrol akibat tergerus aliran sungai menjadi ...
KRONIK

Bukan Sekadar Turnamen Musiman, Darul Dorong Pembinaan Berjenjang Atlet Sepakbola Kepulauan

SUMENEP – Pengembangan potensi atlet muda sepak bola kepulauan tidak cukup melalui gelaran turnamen musiman, akan ...
HEADLINE

Berani Berkomedi Hadir di Surabaya, Deni Persilakan Anak Muda Roasting PDIP 

Berani Berkomedi digelar di Surabaya pada 22 November 2026. Anak muda bebas menyampaikan kritik sosial hingga ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Usulkan Budi Pekerti Jawa Diajarkan Kembali di Sekolah, dari TK hingga SMA

BLITAR – Nilai etika, tata krama, dan budi pekerti Jawa dinilai perlu kembali mendapat ruang lebih kuat dalam ...