SURABAYA – Dugaan penyalahgunaan solar subsidi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya berpotensi melibatkan lebih banyak pihak. Hasil pemeriksaan terhadap dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan memunculkan 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik pengalihan bahan bakar tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dugaan penyimpangan itu bahkan disebut telah berlangsung selama puluhan tahun, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. Karena itu, ia meminta penelusuran dilakukan secara menyeluruh dan kasusnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Eri mengapresiasi Kepala DLH Surabaya M Fikser beserta jajarannya yang telah mengungkap dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut.

“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Eri, Sabtu (14/11/2026).

Baca juga: Eri Cahyadi Minta Dugaan Jual Beli Solar Subsidi di TPA Benowo Diproses Hukum

Menurut Eri, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Anggaran dan fasilitas negara, termasuk BBM subsidi, harus digunakan sesuai peruntukannya.

“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, dua pengemudi yang tertangkap mengaku tidak menjalankan praktik tersebut sendirian. Dari pemeriksaan awal, muncul 11 nama lain yang kini menjadi bagian dari pendalaman kasus.

“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.

Fikser menjelaskan, modus yang digunakan yakni memindahkan solar dari tangki kendaraan pengangkut sampah ke dalam galon. BBM subsidi tersebut kemudian dijual kepada pihak lain yang diduga menjadi penadah.

Solar yang dialihkan merupakan bahan bakar bersubsidi untuk armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh DLH, solar tersebut diduga dijual kembali kepada sejumlah pihak, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel, seperti mesin penyedot air.

“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” katanya.

Dari pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap, masing-masing memperoleh uang sekitar Rp160 ribu setiap minggu dari penjualan solar yang dialihkan. Namun, Fikser menduga nilai keuntungan praktik tersebut berpotensi lebih besar sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.

“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.

DLH Surabaya telah menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak juga mulai berjalan di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Fikser menjelaskan, perkara itu diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

Selain proses hukum, DLH mengusulkan pemberian sanksi berat terhadap dua pegawai yang tertangkap tangan. Keduanya diketahui berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Fikser, pemberhentian pegawai berstatus PPPK harus melalui tahapan administrasi dan pemeriksaan kepegawaian. Saat ini, keduanya telah menjalani pemeriksaan di badan kepegawaian dan dipanggil dalam proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Surabaya.

“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.

Di luar penanganan hukum, DLH Surabaya mulai memperketat pengawasan penggunaan BBM pada seluruh armada pengangkut sampah. Salah satu langkahnya dengan memasang perangkat GPS untuk memantau jarak tempuh kendaraan dan menghitung kebutuhan solar berdasarkan rute serta jumlah ritasi pengangkutan.

DLH Surabaya memiliki sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA mendapatkan alokasi solar subsidi.

Kebutuhan BBM setiap kendaraan berbeda, bergantung pada jarak tempuh dan jumlah perjalanan pengangkutan sampah. Dengan pemantauan GPS, DLH berupaya memastikan alokasi solar sesuai kebutuhan operasional masing-masing kendaraan.

“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS