SURABAYA — Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta penurunan anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) pada 2027 tidak mengurangi upaya pengendalian banjir. Meski anggaran yang diajukan turun Rp 224 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, penyelesaian titik genangan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir harus tetap menjadi prioritas.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyampaikan hal itu setelah mengecek progres penanganan banjir bersama DSDABM dalam pembahasan RAPBD 2027.

Dalam evaluasi tersebut, Eri menyebut realisasi fisik berbagai pekerjaan infrastruktur pada 2026 telah mencapai 90 persen. Sementara penyerapan anggaran belum sepenuhnya terealisasi karena masih menunggu proses pencairan.

“Yang pertama, kita mengecek progres tahun 2026 ini. Bagaimana terkait penyerapan anggaran, kemudian realisasi progres fisik. Alhamdulillah untuk progres fisik semua perencanaan ini sudah 90 persen. Meskipun anggaran masih belum terserap semua karena menunggu pencairan,” ujar Eri, dikutip Senin (9/11/2026).

Politisi muda PDI Perjuangan itu menjelaskan, hingga 2026 Pemkot Surabaya telah melakukan pembangunan infrastruktur penanganan banjir di 180 lokasi dengan total panjang mencapai 51 kilometer. Selain itu, normalisasi dilakukan terhadap 964 saluran, mulai skala lingkungan hingga perkotaan.

Sejumlah pekerjaan berskala besar juga dikerjakan, antara lain normalisasi Kali Jagir dari hulu hingga hilir Wonorejo serta pembangunan bozem di Medokan Ayu, Margomulyo, dan beberapa titik lainnya.

Pemkot Surabaya juga memiliki 83 rumah pompa eksisting. Pada tahun ini, pembangunan rumah pompa baru dilakukan di antaranya di Nginden Petani dan Wonorejo 2, disertai peningkatan kapasitas rumah pompa di sejumlah lokasi.

“Kita juga punya existing 83 rumah pompa. Tahun ini membangun lagi seperti rumah pompa Nginden Petani, rumah pompa Wonorejo 2. Juga ada peningkatan kapasitas di beberapa titik,” jelasnya.

Menurut Eri, berbagai pekerjaan tersebut ikut mendukung pengurangan sekitar 50 titik genangan di Surabaya pada tahun ini, sesuai target yang ditetapkan.

Untuk 2027, anggaran DSDABM yang diajukan dalam RAPBD mencapai Rp 2,15 triliun. Jumlah tersebut turun Rp 224 miliar dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.

Ia menjelaskan, penurunan anggaran antara lain dipengaruhi sejumlah pekerjaan besar yang telah diselesaikan. Meski demikian, penyelesaian titik genangan yang masih tersisa akan terus dilakukan secara bertahap hingga 2029.

“Penurunan ini sebagian karena beberapa pengerjaan besar sudah tuntas. Sisa titik genangan nanti secara berkelanjutan kita selesaikan sampai 2029,” tandasnya.

Eri menambahkan, sebagian pekerjaan saluran lingkungan di kawasan perkampungan kini telah terakomodasi melalui dana kelurahan (dakel). Skema tersebut membantu mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung APBD Kota Surabaya.

Namun, ia mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi upaya pengendalian banjir maupun peningkatan kualitas infrastruktur jalan. “Tetapi kita harapkan tidak mengurangi upaya pengendalian banjir dan perwujudan infrastruktur jalan yang baik,” tegasnya.

Terkait kemungkinan Surabaya bebas banjir pada musim hujan mendatang, Eri menyebut orientasi penanganan pemerintah kota saat ini adalah mengurangi jumlah titik genangan sekaligus memperpendek durasi genangan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas rumah pompa, penambahan saluran, dan pembangunan bozem menjadi bagian dari strategi tersebut. Dengan berbagai upaya itu, ia berharap dampak genangan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau mau zero banjir ini kita sudah fokus orientasinya pada mengurangi titik genangan dan lama genangan. Upaya peningkatan kapasitas rumah pompa, penambahan saluran, bozem-bozem ini bagian dari itu. Kita berharap dampaknya tidak signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Selain mengandalkan APBD, Pemkot Surabaya juga menyiapkan pembiayaan alternatif sekitar Rp 600 miliar untuk pembangunan saluran pada 2026 dan 2027.

Komisi C DPRD Surabaya pun menaruh perhatian pada kesinambungan program tersebut agar penurunan anggaran tidak menghambat penyelesaian pekerjaan pengendalian banjir yang masih berjalan. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS