PAMEKASAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, pembentukan karakter peserta didik, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah untuk mendorong mutu pendidikan yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Ansari dalam kegiatan Workshop Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah dalam Supervisi Akademik dan Manajerial di Aula Hotel Madinah, Pamekasan, Rabu (28/10/2026).

Dalam egiatan yang dikemas dengan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) ini, Ansari mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari kemauan setiap individu untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan.

Menurutnya, guru dan tenaga kependidikan perlu memperbarui pengetahuan agar dapat menjalankan tanggung jawab secara lebih baik.

“Kita harus meng-upgrade diri. Harus terus belajar,” ujar Ansari.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu juga menekankan, pendidikan jangan hanya dipandang dari manfaat ekonomi dalam waktu singkat. Pendidikan harus dipahami sebagai investasi jangka panjang yang dapat membuka kesempatan dan membantu seseorang menghadapi perubahan keadaan.

“Kita tidak tahu suatu saat roda berputar,” katanya.

Ansari juga mengungkapkan, pendidikan membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keterlibatan banyak pihak. Selain peningkatan kompetensi tenaga pendidik, ia menyoroti peran keluarga dalam membentuk karakter anak.

Menrurutnya, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah karena orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak. Pembiasaan yang dilakukan guru di sekolah, tambah dia, perlu mendapatkan dukungan dari orang tua di rumah.

“Harus berkesinambungan antara sekolah dan di rumah,” jelas Ansari.

Legislator Dapil Madura itu juga menegaskan, pendidikan karakter juga membutuhkan keteladanan orang dewasa. Sikap orang tua di rumah dan perilaku guru di sekolah sama-sama berpengaruh terhadap proses pembentukan karakter anak. Sebab itu, komunikasi dan kerja sama antara keluarga dan sekolah perlu terus dibangun.

Ia juga mendorong masyarakat serta pengelola lembaga pendidikan untuk aktif menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi. Menurutnya, pengawasan terhadap program pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS