JEMBER – Jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) di Kabupaten Jember dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pendampingan petani. Dari sekitar 1.500 kelompok tani yang tersebar di 248 desa dan kelurahan, jumlah penyuluh yang tersedia diperkirakan hanya 160–170 orang.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengatakan keterbatasan penyuluh menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi untuk memperkuat kelembagaan petani, termasuk mengurangi persoalan distribusi pupuk bersubsidi.

“Jember ada 1.500 kelompok tani. Apabila semua poktan terorganisir dengan baik, solid, saya yakin permasalahan pupuk berkurang,” kata Candra di Jember via sambungan telepon selular, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Candra, idealnya ketersediaan PPL mampu menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Jember. Dengan jumlah wilayah administratif mencapai 248 desa dan kelurahan, kebutuhan penyuluh dinilai masih jauh dari kondisi saat ini.

“Memang kebutuhan PPL di Kabupaten Jember masih jauh dari harapan. Selayaknya PPL di Kabupaten Jember memenuhi desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Jember dengan jumlah 248,” jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember itu.

Dengan perkiraan jumlah 160–170 penyuluh, Jember membutuhkan tambahan personel untuk mencapai rasio satu penyuluh per desa atau kelurahan. Namun, rasio tersebut belum otomatis menjamin seluruh kelompok tani terlayani karena satu desa dapat memiliki beberapa kelompok tani dengan kebutuhan pendampingan berbeda.

Candra menilai, keterbatasan jumlah penyuluh turut memengaruhi optimalisasi pembinaan kelompok tani. Padahal, pendampingan diperlukan untuk memperkuat administrasi organisasi, memperbaiki pendataan kebutuhan pupuk, dan membantu petani menghadapi persoalan di lapangan.

“Namun hari ini masih ada 160 atau 170-an PPL yang ada di Kabupaten Jember. Sehingga, optimalisasi peran PPL kurang optimal,” katanya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember merencanakan penambahan penyuluh untuk menutup kekurangan tersebut. Namun, upaya itu menghadapi persoalan kewenangan karena pengelolaan tenaga penyuluh juga melibatkan pemerintah pusat.

“Ke depan Pemkab Jember memang punya rencana agar bisa menambal kekurangan PPL tersebut. Walaupun harus menjadi ranahnya pemerintah pusat,” ujar Candra.

Kekurangan penyuluh itu menyisakan persoalan mendasar bagi sektor pertanian Jember: bagaimana memastikan ribuan kelompok tani memperoleh pendampingan yang memadai, sementara jumlah tenaga yang tersedia belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah secara merata. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS