JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjamin keselamatan dan kesehatan petugas serta relawan yang menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan misi pemadaman, menurutnya, harus menjadi momentum untuk mengevaluasi standar keselamatan dan prosedur operasional di lapangan.

Puan menyampaikan belasungkawa atas gugurnya para petugas dan relawan yang berjuang memadamkan api. Ia menegaskan, pengabdian mereka untuk melindungi masyarakat harus diimbangi perlindungan yang memadai dari negara.

“Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan karhutla,” ujar Puan, dikutip Sabtu (24/10/2026).

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, sedikitnya sembilan petugas dan relawan pemadaman karhutla gugur. Mereka terdiri atas tiga orang di Kalimantan Tengah, lima petugas atau relawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, serta seorang warga bernama Nurdin di Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Selain itu, seorang warga lanjut usia di Samarinda, Kalimantan Timur, juga dilaporkan meninggal dunia setelah membantu memadamkan kebakaran untuk mencegah api menjalar ke permukiman.

Rangkaian kejadian tersebut mempertegas pentingnya perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Risiko yang dihadapi tidak hanya berasal dari kobaran api, tetapi juga kondisi lapangan dan paparan asap kebakaran.

“Selain untuk warga, perhatian pemerintah juga perlu menjangkau petugas dan relawan yang membantu pemadaman api karhutla. Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan, keluarga menunggu mereka pulang,” tutur Puan.

Ia mengingatkan, petugas dan relawan berangkat untuk menyelamatkan masyarakat dengan harapan dapat kembali ke keluarga masing-masing. Karena itu, keselamatan mereka harus menjadi bagian penting dalam setiap operasi pemadaman.

“Para petugas dan relawan yang membantu penanganan berangkat dengan harapan dapat menyelamatkan sesama dan kembali kepada keluarganya. Pengabdian itu perlu ditopang perlindungan yang dapat diandalkan,” sambung politisi PDI Perjuangan ini.

Puan juga meminta pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemadaman karhutla, terutama yang berkaitan dengan keselamatan personel. Evaluasi diperlukan agar penanganan kebakaran dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan risiko yang dihadapi petugas dan relawan.

Menurutnya, perlindungan perlu menjadi bagian dari kesiapan operasi, termasuk penerapan prosedur keselamatan dan perhatian terhadap kesehatan mereka yang bertugas di lapangan.

“Petugas dan relawan pemadaman karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi membantu keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari negara,” pungkasnya.

Puan berharap penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman dan penyelamatan warga, tetapi juga memastikan setiap petugas dan relawan mendapat perlindungan yang layak selama menjalankan tugas kemanusiaan. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS