SURABAYA – Wacana penataan dan pemecahan daerah pemilihan (dapil) DPRD Kabupaten Tuban mulai menghangat. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Ony Setiawan mengingatkan agar pembahasan soal dapil tidak membuat perhatian para wakil rakyat terhadap persoalan riil masyarakat terabaikan.

Ony yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban menegaskan, persoalan mendasar warga di luar urusan pemilu harus tetap menjadi prioritas. Di antaranya krisis air bersih akibat kekeringan hingga persoalan kemiskinan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Tuban.

“Persoalan mendasar warga di luar urusan pemilu harus menjadi prioritas utama para wakil rakyat, seperti penanganan krisis air bersih akibat dampak kekeringan hingga pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah Tuban,” ungkap legislator dari Dapil Tuban-Bojonegoro, Senin (5/10/2026).

Menurut Ony, penataan dapil merupakan ranah dan kewenangan KPU. Karena itu, KPU Kabupaten Tuban dinilai perlu proaktif mencermati wacana yang berkembang dengan melakukan kajian secara matang bersama pihak-pihak terkait.

“Dengan wacana yang semakin menghangat ini, seharusnya KPU melakukan inisiatif guna melakukan kajian dengan pihak-pihak terkait. Sehingga bisa lebih matang lagi wacana itu,” ujarnya.

Ony menjelaskan, sesuai regulasi, pemecahan atau penataan dapil DPRD kabupaten/kota diinisiasi KPU kabupaten/kota dengan memanfaatkan aplikasi Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilihan) dan berpedoman pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri.

Karena itu, ia mendorong KPU Tuban segera melakukan kajian sekaligus membuka ruang partisipasi publik.

“Dengan hal tersebut, seyogianya KPU Tuban segera melakukan kajian. Lakukan uji publik yang melibatkan pemerintah daerah, partai politik, Bawaslu, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sehingga bisa diplenokan menjadi kajian KPU Tuban,” jelasnya.

Menurut Ony, proses tersebut penting agar setiap opsi penataan dapil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, masukan dari berbagai pihak dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan mengenai penataan dapil ditetapkan.

Ony mengungkapkan, PDI Perjuangan juga telah memiliki kajian mengenai penataan dapil di Kabupaten Tuban. Dalam kajian tersebut, daerah pemilihan pada pemilu mendatang diusulkan menjadi enam dapil.

Dapil 1 dengan 8 kursi meliputi Kecamatan Tuban dan Semanding. Dapil 2 dengan 9 kursi meliputi Kecamatan Palang, Plumpang, dan Widang. Dapil 3 dengan 8 kursi meliputi Kecamatan Soko, Rengel dan Grabagan.

Dapil 4 dengan alokasi sembilan kursi yang meliputi Kecamatan Bangilan, Senori, Kenduruan, Singgahan dan Parengan.

Kemudian Dapil 5 dengan alokasi sembilan kursi meliputi Kecamatan Jenu, Tambakboyo, Bancar dan Jatirogo. Sedangkan Dapil 6 dengan alokasi tujuh kursi meliputi Kecamatan Merakurak, Kerek dan Montong.

Usulan tersebut berbeda dengan pemetaan alokasi 50 kursi DPRD Kabupaten Tuban pada Pemilu 2024 yang terbagi dalam lima dapil. Saat itu, Dapil Tuban 1 memperoleh 11 kursi, Tuban 2 sebanyak 9 kursi, Tuban 3 sebanyak 12 kursi, Tuban 4 sebanyak 9 kursi dan Tuban 5 sebanyak 9 kursi.

Meski demikian, Ony menegaskan, PDI Perjuangan tidak ingin pembahasan mengenai pemecahan dan penambahan dapil justru menggeser perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.

Baginya, penataan dapil merupakan bagian dari proses demokrasi yang penting. Namun, fungsi utama para wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat harus tetap berjalan.

“Jangan sampai kita terlena dengan persoalan pemecahan dan penambahan dapil. Persoalan masyarakat tetap harus menjadi perhatian dan prioritas para wakil rakyat,” tegas Ony. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS