SURABAYA – Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Rancangan APBD (RAPBD) Surabaya 2027 mencapai sekitar Rp6,22 triliun atau 49,31 persen dari total RAPBD. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Eri Irawan menilai besarnya porsi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah kota bersama DPRD dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Menurut Eri, belanja infrastruktur tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat transportasi umum, konektivitas jalan hingga pengendalian banjir.

“Ini sebenarnya sinyal bagus bahwa pemerintah kota mempunyai komitmen bersama DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama terkait infrastrukturnya,” kata Eri Irawan, dikutip Rabu (30/9/2026).

Politisi muda PDI Perjuangan Surabaya itu mengatakan kebutuhan infrastruktur kota terus berkembang. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya menambah infrastruktur baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan konektivitas infrastruktur yang sudah tersedia.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah sistem drainase. Eri menyebut Surabaya memiliki sekitar 30 sistem drainase yang belum seluruhnya terkoneksi secara optimal.

“30 sistem drainase ini belum sepenuhnya tuntas dalam artian semuanya terkoneksi. Jadi memang ini selalu ada pembaruan, kemudian juga ada perkembangan-perkembangan terkait dengan perubahan iklim yang membuat kita membutuhkan infrastruktur yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Eri, perencanaan pengendalian banjir harus mempertimbangkan kapasitas tampungan saluran air sekaligus proyeksi debit hujan. Pemerintah perlu melakukan simulasi dan pemodelan untuk menentukan kebutuhan infrastruktur yang sesuai dengan karakter masing-masing kawasan.

Kawasan Surabaya Timur, khususnya Sukolilo dan sekitarnya, menjadi salah satu perhatian. Selama ini, penanganan banjir di kawasan tersebut antara lain bertumpu pada Rumah Pompa Medokan Semampir.

Dengan pembangunan Rumah Pompa Nginden, beban penanganan diharapkan dapat terbagi sehingga pengendalian genangan di Surabaya Timur menjadi lebih optimal.

“Sekarang mulai terbagi dengan adanya pembangunan di rumah pompa di Nginden. Ini akan memudahkan penanganan banjir di wilayah Surabaya Timur, Sukolilo dan sekitarnya,” katanya.

Eri menjelaskan, pembangunan Rumah Pompa Nginden sempat terhenti sekitar dua tahun. Namun, anggaran kembali dialokasikan sehingga proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan dapat mendukung pengendalian banjir pada musim hujan berikutnya.

Selain pengendalian banjir, belanja infrastruktur juga dinilai memiliki fungsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Eri, APBD tidak hanya diarahkan untuk belanja sosial, tetapi juga perlu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi ditopang sejumlah komponen, antara lain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi serta ekspor-impor. Di tengah tantangan ekonomi global, belanja pemerintah daerah dinilai perlu tetap memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Maka kita harus memastikan APBD ini tetap harus mengucur ke masyarakat dalam bentuk stimulan-stimulan untuk menggerakkan ekonomi. Maka ada belanja infrastruktur itu,” jelasnya.

Untuk sektor jalan, pembangunan infrastruktur pada 2027 akan melanjutkan sejumlah proyek prioritas. Di antaranya pembangunan dan penuntasan bagian Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, serta pembangunan Jalan Lingkar Dalam Barat.

Penguatan konektivitas juga mulai diarahkan ke kawasan timur Surabaya. Salah satunya melalui persiapan pembangunan jalan, termasuk pembebasan lahan dari kawasan Semolowaru hingga Taman Harmoni di Keputih.

“Kita targetkan semuanya bergerak paralel. Barat bergerak, timur bergerak, utara bergerak, kemudian selatan juga bergerak,” katanya.

Menurut Eri, pembangunan infrastruktur tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2027 yang dipatok sebesar 5,48 persen.

Dengan demikian, alokasi infrastruktur dalam RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan dasar dan konektivitas kota, tetapi juga memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat untuk terus bergerak. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS