SURABAYA — Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan mulai Oktober 2026 seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertugas atau pindah kantor ke Balai RW. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan warga di tingkat paling bawah.

Instruksi tersebut disampaikan Eri Cahyadi dalam Apel Struktural yang diikuti Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah (PD), camat hingga lurah di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026).

Eri menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar memindahkan tempat kerja ASN dari kantor dinas ke Balai RW. Lebih dari itu, Pemkot Surabaya ingin mengubah pola kerja aparatur agar lebih dekat dengan persoalan masyarakat.

Menurut Eri, kehadiran ASN di Balai RW tidak boleh dimaknai hanya untuk melayani warga yang membutuhkan administrasi kependudukan (adminduk), seperti Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan,” ujar Eri, dikutip Rabu (23/9/2026).

Ia mengatakan, evaluasi terhadap pola pelayanan sebelumnya menunjukkan masih ada petugas yang kembali ke kantor dinas ketika tidak ada warga yang datang mengurus dokumen di Balai RW.

Padahal, kata Eri, filosofi pemerintah hadir di Balai RW adalah untuk mengetahui sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan warga secara langsung.

“Kalau tidak ada yang mengurus KK atau KTP, bukan berarti kemudian kembali ke kantor. Karena persoalan di masyarakat bukan hanya administrasi kependudukan,” tegasnya.

Eri juga menyoroti masih banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk melalui hotline Lapor Cak Eri. Menurutnya, tingginya aduan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa sistem pelayanan di tingkat bawah masih perlu diperkuat.

Ia ingin setiap persoalan warga dapat segera diketahui dan ditangani oleh jajaran Pemkot tanpa harus menunggu intervensi langsung dari wali kota.

“Saya tidak pengin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir. Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma walikotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini,” ujarnya.

Untuk menjalankan sistem tersebut, Pemkot Surabaya membagi jajaran perangkat daerah menjadi pengampu di setiap RW secara merata. ASN dari berbagai perangkat daerah, baik dinas teknis maupun pelayanan, akan memiliki tanggung jawab terhadap kondisi sosial di wilayah yang menjadi tempat tugasnya.

Dengan pola tersebut, petugas dari dinas mana pun yang ditugaskan sebagai pengampu RW tidak hanya menangani persoalan sesuai bidang instansinya. Mereka juga dituntut memahami persoalan lain yang dihadapi warga.

“Artinya, petugas dari dinas mana pun yang ditempatkan di suatu RW wajib mengawal isu stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin di wilayah tersebut,” jelas Eri.

Eri meminta setiap kepala perangkat daerah tidak sembarangan memilih ASN yang ditugaskan menjadi pengampu wilayah. Aparatur yang diterjunkan harus memiliki kemampuan untuk membaca persoalan sekaligus mengoordinasikan penyelesaiannya.

“Saya meminta setiap Kepala Dinas menerjunkan ASN berkemampuan tinggi untuk menjadi pengampu wilayah, bukan sekadar memindahtugaskan personel secara asal,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Jika menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lintas perangkat daerah, ASN pengampu diminta segera berkoordinasi dengan kepala dinas terkait. Eri tidak ingin penyelesaian masalah warga terhambat karena prosedur internal atau rapat yang terlalu panjang.

“Kalau ada kendala di lapangan, langsung koordinasikan dan eksekusi bersama kepala dinas. Jangan menunda-nunda dengan alasan rapat formal yang memakan waktu,” tegasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Eri berharap keberadaan ASN di Balai RW mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, persoalan data bantuan, stunting, gizi buruk hingga pengangguran.

“Target mulai Oktober ini, semua pindah kerja di Balai RW. Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok walikotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS