JEMBER – Matahari mulai condong ke barat ketika seorang perempuan tua berhijab biru dan berbaju merah bermotif bunga kuning menerobos kerumunan di halaman Gedung DPRD Jember, Jumat (18/9/2026).

Ia menghampiri Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto. Tubuhnya kemudian luruh dalam pelukan politikus yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Jember itu.

Perempuan dari Kecamatan Silo tersebut menangis. Bukan tangis yang ditahan-tahan. Ia mengguncang tubuhnya sambil memeluk Widarto erat, seolah di sana hanya tersisa satu tempat untuk menitipkan kegelisahannya.

“Kami hanya orang miskin, tolong kami,” teriaknya.

Tangis itu menjadi suara paling keras dari aksi warga Silo dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember hari itu. Mereka datang membawa satu tuntutan: meminta rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan atau Yon TP di kawasan Silo dibatalkan.

Widarto tidak melepaskan pelukan itu. Ia menjawab dengan kalimat pendek yang terdengar seperti peneguhan: tetap semangat dan terus berjuang.

Tak lama kemudian, rombongan warga bergerak meninggalkan halaman DPRD. Tujuan mereka berikutnya adalah kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk menyampaikan tuntutan kepada bupati.

Bagi warga Silo, persoalan ini bukan semata tentang sebuah bangunan militer yang akan berdiri di suatu kawasan. Sebagian warga telah lama menggantungkan hidup dari lahan yang mereka kelola. Dalam forum-forum sebelumnya, persoalan hak kelola dan nasib petani menjadi salah satu sumber perdebatan.

Di tengah silang pendapat itu, DPRD Jember telah mempertemukan warga, mahasiswa, TNI, Perhutani, BPN, dan pemerintah daerah dalam rapat dengar pendapat pada Juni 2026.

Forum tersebut membahas rencana pembangunan Yon TP sekaligus kekhawatiran masyarakat mengenai lahan yang selama ini mereka kelola. Widarto mengatakan DPRD masih berpegang pada hasil kesepakatan dalam forum tersebut.

“Seperti yang disampaikan pada RDP beberapa waktu lalu, kami DPRD Jember masih memegang teguh keputusan di rapat itu, bahwa seluruh pihak tidak boleh mengotak-atik lahan sebelum ada keputusan dari kementerian,” ujar Widarto.

Hal itu menjadi penting karena beberapa waktu sebelumnya terjadi kericuhan di kawasan Silo. Sejumlah anggota militer bersama warga lain disebut menancapkan patok kayu sebagai penanda lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Yon TP.

Patok itu bukan sekadar potongan kayu bagi warga yang menolak. Ia menjadi tanda bahwa perdebatan yang sebelumnya berlangsung di ruang rapat mulai merembes ke tanah yang mereka garap.

Pada Juni, TNI menyatakan rencana pembangunan Yon TP di Silo tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan menyebut perlunya kehati-hatian agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Namun bagi warga yang menolak, persoalannya tetap sederhana apa yang akan terjadi terhadap lahan dan penghidupan mereka apabila pembangunan itu benar-benar dilaksanakan? Pertanyaan tersebut kembali dibawa ke DPRD.

Warga Silo yang didampingi PMII Cabang Jember, meminta DPRD mempertanggungjawabkan kesepakatan dalam RDP sebelumnya. Mereka juga meminta Ketua Komisi A dan Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menandatangani pakta integritas.

Di halaman gedung itu, tuntutan politik akhirnya menemukan bentuk paling manusiawi seorang perempuan tua menangis dalam pelukan seorang wakil rakyat. Ia tidak membawa tumpukan dokumen. Tidak pula berpidato panjang. Hanya satu kalimat yang keluar berkali-kali dari tangisnya, “Kami hanya orang miskin, tolong kami.”

Setelah pelukan itu berakhir, warga Silo kembali berjalan. Mereka menuju kantor pemerintah kabupaten membawa tuntutan yang sama, dan pertanyaan yang belum selesai dijawab. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS