SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan menyebut Kampung Pancasila sebagai jalan baru membangun kota dengan menempatkan masyarakat dan pemerintah sebagai mitra. Program tersebut dinilai dapat mempertemukan kekuatan warga dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama.

Eri menyampaikan hal itu saat mengapresiasi pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Kota Surabaya. Program yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi tersebut diluncurkan di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/9/2026) malam, dan diikuti 1.360 RW se-Kota Pahlawan.

Menurut Eri Irawan, Kampung Pancasila menunjukkan bahwa warga memiliki kemampuan untuk mengenali persoalan di lingkungannya, mengorganisasi sumber daya, menjalankan program, hingga menjaga keberlanjutannya.

Sementara pemerintah kota berperan sebagai fasilitator, penguat, sekaligus pengintegrasi sumber daya dan kebijakan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara terpadu.

“Dengan demikian, hubungan pemerintah dan masyarakat tidak berhenti pada relasi pelayanan, tetapi menjadi relasi kolaborasi,” kata Eri Irawan, Jumat (18/9/2026).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai Kampung Pancasila merupakan praktik perubahan paradigma birokrasi. Pemerintahan tidak lagi hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi membangun bersama masyarakat dengan menempatkan warga sebagai mitra sekaligus pelaku pembangunan.

Eri menjelaskan, Kampung Pancasila memiliki empat pilar utama, yakni lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan.

Menurutnya, empat pilar tersebut menggambarkan bahwa persoalan di tingkat kampung bersifat multidimensi. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah bersama masyarakat.

Pada pilar lingkungan, salah satu fokus yang didorong adalah pemilahan dan pengolahan sampah berbasis sumber. Artinya, pengelolaan dimulai dari rumah tangga sebagai sumber penghasil sampah.

“Kampung Pancasila menjadi momentum tepat untuk menggelorakan gerakan mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. Ini penting karena sampah yang tak terkelola dengan baik akan menimbulkan beban baru di TPA,” jelasnya.

Sementara pada pilar sosial budaya, persoalan keluarga, kesehatan balita dan ibu hamil hingga perhatian terhadap penyakit TBC membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Untuk pilar kemasyarakatan, gotong royong warga menjadi kekuatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, antara lain melalui Siskamling serta berbagai bentuk partisipasi masyarakat.

Sedangkan pilar ekonomi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Pengembangan potensi kampung, penguatan usaha warga dan penciptaan peluang ekonomi diharapkan ikut mendorong kesejahteraan sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, Eri menilai Kampung Pancasila dapat menjadi sarana mengurangi ego sektoral antarperangkat daerah.

Menurutnya, persoalan yang muncul di kampung tidak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Persoalan sampah, misalnya, membutuhkan keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur pemerintah. Begitu pula dengan kesehatan keluarga, keamanan lingkungan maupun pengentasan kemiskinan.

“Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup, kesehatan keluarga tidak hanya menjadi urusan fasilitas kesehatan, keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat, dan pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi urusan perangkat daerah yang menangani sosial atau ekonomi. Semuanya merupakan persoalan bersama yang membutuhkan solusi bersama,” ujarnya.

Karena itu, Eri melihat Kampung Pancasila dari dua sisi sekaligus, yakni sebagai gerakan masyarakat dan inovasi tata kelola pemerintahan.

Di tingkat warga, program tersebut diharapkan menghidupkan kembali semangat gotong royong. Sedangkan di tingkat birokrasi, Kampung Pancasila mendorong perangkat daerah meninggalkan pola kerja yang terkotak-kotak menuju kolaborasi berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Di tingkat warga, Kampung Pancasila menghidupkan kembali semangat gotong royong. Di tingkat birokrasi, program ini mendorong perangkat daerah untuk meninggalkan cara kerja yang terkotak-kotak menuju kerja kolaboratif,” pungkas Eri Irawan. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS