BOJONEGORO – Natasha Devianti, Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, memanfaatkan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 untuk bertemu konstituen dan mensosialisasikan kebijakan terbaru Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait penyaluran beasiswa, bantuan pendidikan, dan bantuan sosial.

Dalam pertemuan dengan warga, Natasha menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro kini menggunakan sistem pengelompokan desil melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai acuan utama penentuan penerima bantuan.

“Tujuan reses ini agar kita mendengar langsung aspirasi warga. Sekaligus saya sampaikan informasi penting, bahwa sekarang bantuan pendidikan dan bansos menggunakan data desil agar lebih tepat sasaran,”ujar Natasha.

Desil 1-4 Prioritas Beasiswa dan Bansos
Natasya merinci, desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dari skala 1 sampai 10.

Berdasarkan data DTSEN, Desil 1 hingga 4 termasuk kelompok prioritas utama penerima berbagai jenis bantuan sosial termasuk Program Keluarga Harapan / PKH yang fokus pada akses pendidikan dan kesehatan. Juga beasiswa untuk anak kurang mampu juga diprioritaskan dari kelompok ini.

Adapun Desil 1 hingga 5, termasuk kelompok masyarakat tidak mampu yang iuran Jaminan Kesehatannya ditanggung pemerintah/PBI-JK, serta berpotensi mendapat program bansos lainnya.

“Dengan skema ini, penyaluran beasiswa dan bantuan tidak lagi salah sasaran. Yang paling membutuhkan akan lebih dulu kita dahulukan,” tegasnya.

Natasya juga mengingatkan agar masyarakat aktif memutakhirkan data. Tingkat kesejahteraan atau desil ini dapat diperbarui setiap tiga bulan sekali melalui pendataan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

“Jika ada perubahan kondisi ekonomi keluarga, segera koordinasi dengan perangkat desa. Supaya data di DTSEN bisa diperbarui dan tidak ada warga yang berhak tapi tertinggal,”ajaknya.

Komitmen Fraksi PDI Perjuangan Kawal Program Kerakyatan
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasya menegaskan komitmennya untuk mengawal agar program pendidikan dan kesehatan berbasis desil ini berjalan adil dan transparan.

“PDI Perjuangan konsisten memperjuangkan rakyat kecil. Dengan sistem desil ini kita berharap angka kemiskinan bisa ditekan, akses pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu meningkat, dan layanan kesehatan dasar bisa dijangkau semua warga Bojonegoro,” pungkasnya.

Reses ditutup dengan sesi tanya jawab. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait kesulitan mengakses informasi beasiswa dan proses pengajuan bansos. Seluruh masukan akan dicatat dan dibawa ke rapat di DPRD untuk ditindaklanjuti bersama Pemkab.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS