BOJONEGORO — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Sutriyono, menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Kecamatan Baureno, Sabtu (22/8/2026). Agenda ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga dari tiga kecamatan di Daerah Pemilihan (Dapil) III, yakni Baureno, Kanor, dan Kepohbaru.

​Dalam dialog bersama masyarakat, sektor pertanian, pendidikan, dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi isu mendominasi yang disampaikan konstituen.

​Terkait pertanian, Bambang menekankan pentingnya peralihan menuju pupuk organik guna menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Pemerintah daerah didorong untuk memberikan perhatian lebih pada ketersediaan bibit unggul, kualitas tanah, dan saluran irigasi.

​”Kita dorong 28 kecamatan mencintai kesuburan tanah dengan pupuk organik. Jangan tergantung pada pupuk kimia yang kurang sehat. Program pupuk organik gratis yang sudah berjalan di beberapa kecamatan akan terus kita kelilingkan,” ujar Bambang di hadapan warga.

​Di bidang pendidikan, fokus diarahkan pada perluasan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa. Bantuan pendidikan ditargetkan bagi keluarga miskin serta pelajar berprestasi.

​”Beasiswa diprioritaskan untuk warga desil 4 ke bawah agar bisa kuliah, serta anak-anak dengan kemampuan akademik unggulan,” jelasnya merespons aspirasi Zahra, warga generasi Z asal Kecamatan Kanor yang mengharapkan kepastian dana pendidikan perguruan tinggi.

​Selain pertanian dan pendidikan, pemulihan serta penguatan ekonomi rumah tangga menjadi perhatian kaum perempuan. Dewi Safitri, warga Baureno, menyuarakan perlunya suntikan modal bagi para pelaku UMKM lokal.

​Evaluasi Anggaran dan Perda

​Di samping menyerap masukan, Bambang turut memaparkan capaian kinerja DPRD. Penyerapan belanja APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 hingga akhir semester pertama (Juni 2026) tercatat baru mencapai 25,7 persen. Realisasi proyek fisik dan pembangunan infrastruktur diproyeksikan terakselerasi pada semester kedua. Sementara itu, penetapan APBD 2027 telah dirampungkan.

​Ia memastikan seluruh regulasi daerah yang disahkan, termasuk Perda terkait perlindungan ibu dan anak serta bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, dapat tepat sasaran. Masukan yang dihimpun selama reses akan dibawa ke pembahasan rapat DPRD untuk diintegrasikan dalam program pembangunan daerah.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS