KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta seluruh camat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan di setiap kecamatan guna memastikan berbagai program prioritas sektor kesehatan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Mas Dhito kepada seluruh kepala puskesmas dan camat di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, pembentukan satgas lintas sektor diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan berbagai persoalan kesehatan, mulai dari stunting, tuberkulosis (TBC), demam berdarah dengue (DBD), hingga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya minta untuk dibentuk satgas di tiap kecamatan, tidak hanya bicara (mengatasi persoalan) stunting, tapi juga TBC dan demam berdarah,” ujar Mas Dhito.

Ia menegaskan, setelah satgas terbentuk, setiap kecamatan harus memiliki data kesehatan yang akurat dan terus diperbarui sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Untuk penanganan stunting, Mas Dhito meminta seluruh camat memahami secara detail perkembangan kasus di wilayahnya. Berdasarkan data yang dipaparkan, prevalensi stunting di Kabupaten Kediri turun dari 8,07 persen pada Agustus 2025 menjadi 7,54 persen pada Bulan Timbang Februari 2026.

“Stunting 2025 bulan Agustus di angka 8,07, di Bulan Timbang Februari 2026 di angka 7,54 artinya ada penurunan. Saya minta camat wajib tahu dan secara aktual dihitung betul,” tegas bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri itu.

Selain stunting, Mas Dhito meminta puskesmas meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia (lansia), termasuk memastikan kelompok yang belum terjangkau layanan kesehatan dapat segera memperoleh pendampingan.

Ia juga menginstruksikan peningkatan pelacakan (tracing) terhadap kasus TBC dan demam berdarah untuk menekan risiko penularan di masyarakat.

Menurut Mas Dhito, keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada sinergi antara camat dan kepala puskesmas, termasuk dalam memperbarui data serta mengevaluasi perkembangan di lapangan secara berkala.

“Camat sama Kepala Puskesmas komunikasinya harus harmonis, saling koreksi boleh karena ini urusan kesehatan,” pungkasnya. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS