SURABAYA – DPRD Kota Surabaya merekomendasikan agar seluruh 153 kelurahan memiliki satu paket peralatan dasar untuk mendukung pekerjaan normalisasi saluran air. Usulan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir agar penanganannya lebih cepat, terencana, dan tidak lagi bergantung pada laporan masyarakat.

Rekomendasi tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Senin (3/8/2026).

Ketua Pansus, Sukadar, mengatakan penanganan banjir harus beralih dari pola yang bersifat reaktif menjadi sistem yang lebih preventif melalui normalisasi saluran secara berkala.

Menurutnya, salah satu kendala di lapangan adalah keterbatasan peralatan sehingga proses pengerukan sedimentasi maupun pembersihan saluran sering terlambat karena alat harus dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

“Menurut kajian akademik yang disampaikan Prof. Dr. Rusdianto Sesung, pembiayaan pengendalian banjir dapat bersumber dari APBD. Anggaran tersebut tidak hanya untuk operasional, tetapi juga pembelian peralatan agar penanganan banjir lebih efektif,” ujar Sukadar.

Pansus mengusulkan setiap kelurahan memiliki paket peralatan dasar, seperti jack hammer, sekop, dan perlengkapan pendukung lainnya. Sementara alat berat, seperti mini excavator, ditempatkan di tingkat kecamatan agar lebih mudah dimobilisasi sesuai kebutuhan.

“Jika normalisasi dilakukan di seluruh kota, peralatan tidak boleh terpusat di satu lokasi. Selama ini alat harus berpindah-pindah sehingga masyarakat sering menunggu lama,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Berdasarkan perhitungan Pansus, kebutuhan anggaran untuk penyediaan peralatan dasar tersebut sekitar Rp15 juta per kelurahan, atau sekitar Rp1,4 miliar untuk 153 kelurahan di Surabaya.

“Jika dihitung, kebutuhan peralatan sekitar Rp15 juta per kelurahan. Totalnya kurang lebih Rp1,4 miliar, dan menurut kami APBD Surabaya mampu memenuhi kebutuhan tersebut,” jelasnya.

Selain pengadaan peralatan, Pansus juga merekomendasikan agar normalisasi saluran air dilakukan secara terjadwal setiap tiga tahun di seluruh wilayah Surabaya, bukan hanya berdasarkan aduan masyarakat.

“Kami ingin ada timeline yang jelas. Setiap tiga tahun dilakukan normalisasi besar di seluruh Surabaya. Setelah satu siklus selesai, dimulai kembali dari awal agar kegiatan ini terus berjalan,” tegas Sukadar.

Pansus menilai keberhasilan pengendalian banjir juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air melalui kerja bakti dan tidak membuang sampah ke drainase, sehingga hasil normalisasi dapat bertahan lebih lama. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS