Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menegaskan pentingnya dukungan Pemkab dan Pemprov karena keterbatasan Dana Desa menghambat pembangunan desa.

NGAWI – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan desa. Menurutnya, keterbatasan Dana Desa membuat banyak kebutuhan pembangunan belum dapat direalisasikan secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan Deni saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Desa Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Rabu (29/7/2026). Kegiatan itu dihadiri ratusan kepala desa dari seluruh Kabupaten Ngawi, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, anggota DPRD Kabupaten Ngawi, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, para kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan desa, pembangunan saluran irigasi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, hingga keterbatasan anggaran desa.

Deni mengatakan aspirasi yang disampaikan para kepala desa akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Jawa Timur untuk diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Forum seperti ini penting karena kepala desa adalah pihak yang paling memahami kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi yang mereka sampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD Jawa Timur agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Deni, mayoritas usulan yang diterima berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan sektor pertanian yang menjadi penopang perekonomian masyarakat desa.

“Mayoritas aspirasi yang kami terima berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengairan, dan fasilitas pertanian. Ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat desa yang harus terus didorong agar pembangunan dan ketahanan pangan berjalan beriringan,” katanya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengakui ruang fiskal pemerintah desa saat ini masih terbatas sehingga tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui Dana Desa. Karena itu, dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berjalan.

“Kami memahami ruang fiskal desa saat ini sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus bertambah. Karena itu, dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi penting agar desa tetap mampu memberikan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni menilai pembangunan desa memerlukan sinergi antarpemerintah agar setiap aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran.

“Membangun desa tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga DPRD harus terus diperkuat agar setiap persoalan bisa diselesaikan bersama dan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS