SURABAYA – Politisi senior PDI Perjuangan, Saleh Ismail Mukadar, mengusulkan agar arah kehidupan berbangsa dan bernegara dikembalikan pada semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum perubahan melalui amandemen. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar penyelenggaraan negara kembali memiliki arah yang jelas.

Usulan itu disampaikan Saleh saat menghadiri tasyakuran relokasi Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus refleksi 30 tahun peristiwa Kudatuli di Jalan Jemur Andayani, Surabaya, Minggu (26/7/2026).

Baca juga: Deni Wicaksono Ajak Kader PDI Perjuangan Pegang Teguh Prinsip ‘Jas Merah’

Dalam refleksinya, Saleh menilai tantangan perjuangan politik saat ini justru lebih kompleks dibandingkan masa Orde Baru. Jika dahulu lawan politik terlihat jelas, kini ancaman terbesar datang dari pragmatisme, korupsi, dan nepotisme yang dinilai menggerus nilai-nilai kehidupan berbangsa.

“Musuh terbesar kita hari ini adalah pragmatisme. Musuh terbesar kita adalah korupsi dan nepotisme,” ujarnya.

Menurut Saleh, perubahan sistem pemilu menjadi sistem suara terbanyak turut memicu menguatnya praktik politik uang dan menggeser orientasi perjuangan politik.

“Tapi ketika kemudian pemilu dilakukan dengan suara terbanyak, dengan terbuka, pragmatisme mulai terjadi, uang di mana-mana, dan kemudian negara ini dibawa ke arah yang sangat jauh, tidak jelas,” katanya.

Ia juga menilai sejumlah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen membuat arah penyelenggaraan negara semakin kabur.

Karena itu, Saleh mengusulkan agar kehidupan bernegara dikembalikan pada semangat konstitusi sebelum amandemen sebagai pijakan memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan.

“Satu cara untuk kita bisa kembali lagi agar arah bernegara menjadi jelas, menurut saya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga nilai-nilai yang menjadi pedoman berbangsa dapat kembali utuh,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saleh juga mengenang peristiwa Kudatuli sebagai salah satu tonggak penting perjuangan demokrasi yang membuka jalan menuju Reformasi 1998 dan lahirnya PDI Perjuangan.

“Peristiwa 27 Juli itu adalah puncak daripada keberutalan penguasa dan juga merupakan bagian terpenting daripada Reformasi 98,” ujarnya.

Ia mengingat kembali rangkaian peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta dan gelombang aksi yang berlanjut di Surabaya sehari kemudian sebagai bagian dari perjuangan masyarakat melawan hegemoni Orde Baru. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS