SUMENEP – Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, meminta semua aspirasi masyarakat harus jadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah. Terutama aspirasi yang dihimpun selama reses III 2026 DPRD Sumenep.
Menurut dia, hasil reses itu tidak boleh sekadar laporan, tetapi harus juga diterjemahkan menjadi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Reses atau serap aspirasi, lanjut Zainail, merupakan bagian pelaksanaan fungsi representasi anggota dewan untuk mendengar persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Dia menilai, mekanisme itu jadi sarana penting agar kebijakan yang disusun benar-benar berangkat dari kondisi rill di lapangan.
“Ini kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi rakyat secara langsung di wilayah pemilihannya,” ujar Zainal di Sumenep, pada Sabtu (18/7/2026).
Zainal menegaskan, seluruh masukan yang dihimpun dari tiap fraksi akan menjadi referensi dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan selama reses mencerminkan kebutuhan yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Jadi, hasil serap aspirasi yang sebelumnya telah dilaporkan oleh setiap fraksi itu harus menjadi dasar penyusuna kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan perekonomian masyarakat,” terang politisi PDI Perjuangan itu.
Berdasarkan laporan tujuh fraksi, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pengembangan pertanian serta perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan sosial.
Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun melalui Reses III DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Hasil serap aspirasi itu akan menjadi perhatian serius bagi kami. Nanti akan kami bicarakan bersama legislatif. Kita harus selektif dalam menyikapi persoalan ini, sehingga seluruh usulan yang masuk dapat menjadi perhatian serius bagi kami,” tandasnya. (hzm/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












