MAGETAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magetan memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Pemkab Magetan Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi yang digelar di Gedung DPRD Magetan, Selasa (30/6/2026), partai berlambang banteng moncong putih tersebut menyoroti sejumlah rapor merah. Mulai dari melonjaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penurunan insentif fiskal, hingga kejelasan hibah aset daerah kepada Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Ketua DPRD Kabupaten Magetan H. Suyatno SSos, dan dihadiri oleh Bupati Magetan Hj. Nanik Endang Rusminiarti MPd, jajaran Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

SiLPA Tinggi, Serapan Rendah
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan, Suyono Wiling, mengapresiasi beberapa capaian yang telah diraih oleh Pemkab Magetan. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi total terhadap kebijakan keuangan daerah bersifat mendesak, terutama terkait melonjaknya angka SiLPA 2025.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, tingginya SiLPA mengindikasikan adanya masalah dalam penyerapan anggaran pada tahun lalu. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya matang dan tidak mampu mendorong optimalisasi kinerja belanja daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan keuangan pada APBD 2026 ini. Keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi harus akurat agar persoalan serupa tidak terulang,” ujar Suyono Wiling.

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan agar pemanfaatan SiLPA pada perubahan APBD 2026 diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat sebelum dialokasikan ke program prioritas lainnya.

Insentif Fiskal Menurun dan Belanja Modal Merosot
Selain masalah SiLPA, penurunan perolehan insentif fiskal daerah dan merosotnya belanja modal juga menjadi sorotan tajam.

Penurunan belanja modal dinilai berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan aset tetap serta pembangunan infrastruktur publik di Magetan.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah pada tahun anggaran berjalan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemkab Magetan segera mengambil langkah strategis sebagai berikut:

Percepatan Realisasi Belanja
Mendorong serapan anggaran yang cepat dan tepat sasaran.

Optimalisasi P3DN Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penguatan Program Sosial. Mengakselerasi program pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penanganan stunting, serta pengendalian inflasi daerah.

Pertanyakan Hibah Aset Unesa hingga Komitmen Galian C
Di luar masalah postur anggaran, Fraksi PDI Perjuangan secara khusus meminta kejelasan dari Bupati Magetan terkait hibah aset daerah kepada Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Fraksi menuntut penjelasan komprehensif mengenai sejauh mana Unesa telah memenuhi kewajibannya sesuai dokumen perjanjian.

Pemkab juga diminta memaparkan dampak instan keberadaan kampus tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan mutu SDM di Magetan.

Terakhir, terkait polemik pertambangan Galian C, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Magetan memperketat rekomendasi izin. Pemda didorong untuk lebih selektif dengan melihat kepatuhan pengusaha terhadap lingkungan, komitmen reklamasi pascatambang, serta kedisiplinan membayar pajak daerah.

“Kegiatan ekonomi dan pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi daerah, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat sekitar,” pungkas Suyono.(rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS