Oleh Didik Prasetiyono*

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk bahwa “rakyat desa nggak pakai dolar” (16/5) menarik dicermati lebih jauh. Saya memahami pernyataan itu sebagai upaya menjaga optimisme masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, negara memang perlu menjaga kepercayaan diri rakyatnya. Indonesia memiliki kekuatan yang tidak kecil: konsumsi domestik yang besar, ikatan sosial masyarakat desa yang masih kuat, serta budaya gotong royong yang selama ini menjadi bantalan ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Pesan optimisme tentu penting. Negara tidak boleh ikut membangun kepanikan. Tetapi dalam struktur ekonomi modern hari ini, gejolak global sering kali masuk ke kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Pengaruh dolar tidak lagi berhenti di pasar keuangan atau transaksi antarnegara. Dampaknya perlahan hadir di dapur rumah tangga, pasar tradisional, biaya produksi pertanian, hingga ongkos melaut masyarakat pesisir.

Di banyak desa, situasi itu sebenarnya sudah mulai terasa. Petani mulai menghadapi kenaikan harga pupuk. Nelayan merasakan biaya melaut yang semakin tinggi. Pedagang tahu tempe mengeluhkan harga kedelai. Pedagang makanan kecil mulai terbebani harga tepung, minyak goreng, dan LPG. Ibu rumah tangga perlahan merasakan tekanan dari naiknya kebutuhan dapur sehari-hari.

Dalam situasi seperti ini, pelemahan rupiah akhirnya bukan lagi sekadar berita ekonomi, tetapi menjadi bagian dari realitas sehari-hari masyarakat. Akar persoalannya memang tidak tunggal. Selain pelemahan rupiah, dunia saat ini juga sedang menghadapi ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur energi global, terutama di Selat Hormuz.

Jalur laut ini sangat strategis karena menjadi lintasan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia menurut data U.S. Energy Information Administration (EIA) 2025. Untuk LNG, proporsinya juga mendekati seperlima perdagangan global.

Artinya, ketika kawasan tersebut memanas, pasar energi dunia biasanya langsung bereaksi. Harga minyak bergerak naik, biaya logistik meningkat, dan negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia ikut terkena dampaknya.

Dalam situasi seperti itu, dolar AS biasanya ikut menguat karena investor global cenderung mencari aset yang dianggap lebih aman. Negara berkembang, termasuk Indonesia, akhirnya menghadapi tekanan nilai tukar. Rupiah melemah bukan semata karena faktor domestik, tetapi juga karena kombinasi ketidakpastian global, kenaikan harga energi, dan perpindahan arus modal internasional ke dolar AS.

Di titik inilah tekanan terhadap ekonomi domestik menjadi berlapis. Rupiah yang melemah membuat barang impor semakin mahal. Pada saat yang sama, kenaikan harga energi global ikut mendorong naik harga berbagai komoditas dunia.

Kelompok yang paling cepat merasakan tekanan ini biasanya para petani. Hal ini juga relevan secara demografi tenaga kerja nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 29 persen dari total angkatan kerja nasional.

Ketika biaya produksi pertanian naik, dampaknya tentu tidak kecil bagi ekonomi rakyat. Harga pupuk nasional sangat dipengaruhi pasar internasional karena bahan bakunya terkait gas alam dan industri petrokimia global. Bank Dunia melalui Commodity Markets Outlook April 2026 memperingatkan bahwa gangguan geopolitik dan energi dapat mendorong harga pupuk global naik sekitar 31 persen pada 2026. Bahkan harga urea diproyeksikan melonjak hingga sekitar 60 persen dalam skenario tekanan energi berkepanjangan.

Bagi petani kecil, angka seperti ini mungkin tidak terasa di layar televisi atau laporan ekonomi. Namun dampaknya langsung terasa ketika membeli pupuk menjelang musim tanam. Harga DAP (diammonium phosphate), salah satu pupuk fosfat utama dunia, tercatat naik sekitar 23 persen sepanjang 2025 menurut pembaruan data Bank Dunia. Penyebabnya bukan semata persoalan pupuk, tetapi juga kenaikan harga energi, gangguan pasokan, dan ketegangan geopolitik global.

Dalam Commodity Markets Outlook April 2026, Bank Dunia bahkan memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah dan tekanan di Selat Hormuz dapat kembali mendorong lonjakan harga pupuk dunia. Bagi petani kecil, situasi seperti ini cepat terasa saat musim tanam tiba dan biaya produksi terus bergerak naik.

Namun persoalannya memang tidak berhenti di sektor pertanian. Industri petrokimia ikut terkena imbas karena sangat bergantung pada energi global. Padahal petrokimia menjadi bahan dasar plastik, kemasan makanan, pipa air, ember, galon, karung pupuk, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Ketika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, biaya produksi industri plastik ikut terdorong naik. Pemerintah sendiri tampaknya memahami tekanan ini. Pada April 2026, pemerintah bahkan memutuskan menghapus bea masuk untuk LPG industri petrokimia dan sejumlah produk plastik guna membantu menekan biaya produksi di dalam negeri.

Artinya, gejolak energi global hari ini sebenarnya sudah masuk sampai ke kebutuhan sehari-hari masyarakat. Hal yang sama terlihat pada tahu dan tempe, dua makanan yang sangat dekat dengan rakyat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan impor kedelai Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar 2,67 juta ton. Sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan diperdagangkan dalam dolar AS.

Sementara itu, produksi kedelai domestik Indonesia menurut data Kementerian Pertanian 2025 hanya sekitar 230 ribu ton. Kesenjangan produksi dan kebutuhan inilah yang membuat kebutuhan tahu dan tempe nasional masih sangat bergantung pada impor.

Akibatnya cepat terasa ketika rupiah melemah. Begitu juga dengan gandum. Indonesia masih mengimpor hampir seluruh kebutuhan gandum nasional untuk mi instan, roti, dan berbagai produk pangan olahan. Saat dolar naik, biaya impor ikut meningkat dan tekanan harga akhirnya sampai ke konsumen.

Pedagang kecil dan UMKM makanan menghadapi tekanan yang sama. Harga minyak goreng, tepung, LPG, hingga ongkos distribusi perlahan naik. Margin usaha makin tipis, sementara daya beli masyarakat juga tidak selalu kuat.

Tekanan serupa dirasakan peternak rakyat. Jagung pakan, bungkil kedelai, vitamin ternak, hingga beberapa bahan baku pakan unggas masih dipengaruhi harga global dan kurs dolar. Ketika biaya pakan naik, harga telur dan daging ayam ikut terdorong. Dampaknya cepat terasa karena telur dan ayam sudah menjadi sumber protein utama masyarakat Indonesia.

Nelayan juga menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Solar, oli mesin, alat pendingin ikan, suku cadang kapal, hingga material fiber untuk perahu dipengaruhi harga energi dunia dan komponen impor.

Di wilayah pesisir, kenaikan biaya melaut sering kali terasa lebih dulu dibandingkan penjelasan resmi pemerintah tentang situasi global. Lalu ada LPG 3 kilogram yang digunakan jutaan rumah tangga di desa.

Banyak orang mengira tabung melon sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Padahal data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Februari 2026 menunjukkan ketergantungan impor LPG Indonesia sudah mencapai sekitar 84 persen dari kebutuhan nasional. Konsumsi nasional berada di kisaran 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,6–1,7 juta ton.

Artinya, sebagian besar LPG rumah tangga kita masih bergantung pada impor dan transaksi dalam dolar AS. Dalam situasi konflik di Timur Tengah, risikonya menjadi semakin nyata karena sekitar 30 persen impor LPG Indonesia masih berasal dari kawasan tersebut.

Karena itu, isu nilai tukar sebenarnya tidak bisa dilihat sekadar sebagai isu di pasar keuangan Jakarta. Dampaknya masuk perlahan ke desa melalui pangan, energi, transportasi, dan biaya produksi sehari-hari.

Dalam konteks ini, saya melihat pernyataan Presiden Prabowo lebih tepat dibaca sebagai upaya menjaga optimisme nasional. Dan itu penting. Namun di tengah tekanan global seperti sekarang, stabilitas ekonomi juga membutuhkan langkah pengendalian yang hati-hati, terukur, dan mampu menjaga kepercayaan pasar. Kebijakan yang terlalu reaktif, intervensi nilai tukar yang tidak terencana, atau pendekatan yang menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas perdagangan dan transaksi valuta asing justru berisiko memperbesar kepanikan dan tekanan terhadap rupiah.

Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi kebijakan, penguatan cadangan energi dan pangan, stabilitas fiskal dan moneter, serta keberanian mempercepat penguatan sektor produksi domestik agar ketergantungan impor perlahan dapat dikurangi.

Sebab pada akhirnya, optimisme ekonomi tidak cukup dibangun oleh narasi, tetapi juga oleh kemampuan sebuah negara melindungi rakyatnya dari gejolak global. Ketahanan sosial masyarakat desa akan jauh lebih kokoh apabila Indonesia semakin mampu mengurangi ketergantungan pada impor pangan, energi, dan bahan baku strategis.

Desa memang tidak bertransaksi menggunakan dolar. Namun selama pupuk, energi, pangan, dan sebagian kebutuhan pokok kita masih bergantung pada impor, gejolak dolar akan tetap masuk hingga ke dapur rumah tangga. Kadang datang pelan dan nyaris tak terasa, tetapi dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Kandidat Doktor PSDM pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS