PAC PDIP Mumbulsari mulai konsolidasi jelang pelantikan sambil menyerap keluhan warga soal sampah dan normalisasi sungai.

JEMBER — Menjelang pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur pada Mei 2026, konsolidasi internal mulai digencarkan di sejumlah wilayah. Di Kecamatan Mumbulsari, calon PAC mulai bergerak menyusun struktur partai sekaligus menyerap persoalan masyarakat di tingkat bawah.

Sebanyak 11 calon PAC Mumbulsari menggelar konsolidasi pada Jumat (8/5/2026). Selain membahas pembentukan kepengurusan ranting, forum tersebut juga menyoroti persoalan lingkungan yang dikeluhkan warga.

Calon Ketua PAC Mumbulsari, Muhammad Ali, menegaskan seluruh calon pengurus yang telah diajukan ke DPC wajib segera menyusun struktur kepengurusan hingga tingkat bawah sesuai arahan partai.

Menurutnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Widarto, menekankan pentingnya regenerasi kader dengan melibatkan milenial dan generasi Z berusia di bawah 35 tahun, termasuk keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan.

Dalam konsolidasi tersebut, kader partai juga diminta lebih aktif hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat momentum politik.

“Partai tidak boleh hanya hadir saat momentum politik. Kader harus ikut mendampingi masyarakat, terutama di tengah kondisi yang saat ini banyak dikeluhkan warga,” ujar Ali.

Menurutnya, konsolidasi organisasi harus berjalan seiring dengan penguatan kerja-kerja sosial di tingkat bawah.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PAC Mumbulsari, Ahmad Farid Wajedi atau yang akrab disapa Popong, menyebut pihaknya mulai mencatat berbagai persoalan yang dikeluhkan warga.

Dua persoalan utama yang paling banyak disampaikan masyarakat ialah penanganan sampah dan banjir akibat belum optimalnya normalisasi saluran sungai di wilayah Mumbulsari.

“Akibat tumpukan sampah yang terbawa saat banjir, banyak yang akhirnya menyangkut di sekitar rumah warga dan menimbulkan bau tidak sedap,” jelasnya.

Keluhan tersebut, kata Popong, akan segera dilaporkan ke DPC sebagai bahan tindak lanjut dan penentuan langkah organisasi.

Dia menambahkan, persoalan normalisasi sungai sebenarnya bisa segera ditangani. Namun di lapangan, prosesnya masih terkendala dukungan operasional.

Menurutnya, alat berat untuk normalisasi sebenarnya tersedia, tetapi belum disertai dukungan bahan bakar minyak (BBM) maupun operator.

Kondisi itu membuat penanganan persoalan lingkungan berjalan lambat, sementara dampaknya terus dirasakan masyarakat sehari-hari.

“Dua persoalan ini belum tertangani maksimal dan masyarakat terus merasakan dampaknya,” tandasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS