Novita Hardini apresiasi KEK Kura-Kura Island Bali, namun soroti ancaman krisis air dan dampak lingkungan pembangunan.

BALI — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengapresiasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Island di Bali sebagai langkah strategis memperkuat citra pariwisata Indonesia di tingkat internasional.

Namun di balik dukungan tersebut, Novita memberikan catatan serius terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya ancaman krisis air dan dampak lingkungan dari pembangunan kawasan tersebut.

Dalam kunjungannya ke KEK Kura-Kura Island pada Senin (4/5/2026), Novita menilai proyek tersebut memiliki grand design besar untuk menekan kebocoran ekonomi nasional.

Menurutnya, kehadiran fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pusat perbelanjaan kelas dunia di dalam negeri menjadi langkah strategis agar masyarakat tidak lagi bergantung ke luar negeri.

“Kita bangga ada grand design yang luar biasa ini. Ini upaya agar masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja,” ujar Novita, dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Meski mendukung pengembangan kawasan dari sisi ekonomi, politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa pembangunan menggunakan sumber daya dan dukungan negara, sehingga manfaatnya harus dirasakan masyarakat lokal.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan agar dampak ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

Salah satu perhatian utama Novita adalah persoalan krisis air tanah yang saat ini mulai dirasakan di Bali dan sejumlah wilayah Indonesia lainnya.

Ia meminta pengelola KEK Kura-Kura Island memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan agar tidak mengganggu hak masyarakat sekitar.

“Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat,” tegas legislator asal Dapil Jawa Timur VII tersebut.

Menurutnya, jawaban pengelola yang mengaku belum sepenuhnya siap menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi.

Selain persoalan air, Novita juga menyoroti potensi limbah pembangunan terhadap ekosistem laut karena lokasi proyek berbatasan langsung dengan kawasan perairan.

Ia meminta sistem pengelolaan sedimentasi dan limbah cair dilakukan secara detail dan terukur agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

“Kita tidak boleh hanya fokus pada ekonomi jangka pendek. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Novita menegaskan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis berpotensi memunculkan persoalan baru di masa depan, termasuk kekeringan dan kerusakan lingkungan.

“Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS