TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Erma Susanti, mengungkapkan kebahagiaanya dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (21/4/2026)..

“Pada hari Kartini, saya senang sekali karena UU PPRT dan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) telah disahkan oleh DPR RI. Ini adalah kado dan buah dari perjuangan panjang perempuan Indonesia,” ujar Erma di Tulungagung, pada Rabu (22/4/2026).

Menurut Erma, pengesahan RUU PPRT menjadi UU telah melalui proses perjuangan panjang dan sudah 20 tahun disuarakan. UU ini nantinya akan memberikan perlindungan bagi PRT, baik di dalam negeri maupun PRT di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan data terbaru awal 2025, tercatat sebanyak 15.576 warga Kabupaten Tulungagung menjadi pekerja migran Indonesia. Pada 2022, data pemerintah mencatat 11.589 PMI dengan dominasi perempuan di sektor informal.

“Selama ini negara-negara tempat tujuan PMI kurang melindungi, dan negara kita sendiri belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai decent work atau pekerjaan layak,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini.

Erma menegaskan, pengesahan RUU PPRT akan berdampak pada PMI, termasuk PMI asal Kabupaten Tulungagung, yang merupakan daerah kantong PMI di Jawa Timur.

“Ini bagian dari penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Karena PMI di sektor PRT atau informal sebagian besar adalah perempuan,” tegasnya. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS