SURABAYA – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD mengundang kecaman banyak pihak, tak terkecuali dari akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung.

Dia secara tegas mengkritisi wacana tersebut. Menurutnya tindakan tersebut sangat bertentangan dengan semangat reformasi.
Pilkada lewat DPRD, sebut Rocky, kedaulatan rakyat ingin dijual murah. Hanya dilihat dari tebalnya amplop tanpa tahu kompetensi calon pemimpin yang akan dipilih.

“Upaya kita untuk solidarity humanity dibatalkan dengan usulan memilih kepala daerah hanya melalui DPRD. Karena akan dinilai dengan tebalnya amplop,” ujar Rocky Gerung di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Disamping itu, wacana pilkada lewat DPRD karena alasan mahalnya biaya demokrasi, dia nilai juga kurang masuk akal.

Rocky menyebut, perjuangan menuju negara demokrasi itu pun tak mudah. Maka tak seharusnya dinodai dengan upaya mengembalikannya ke era orde baru.

Terlebih, saat ini zaman telah berubah. Rakyat butuh pemimpin yang berkualitas, dan itu hanya bisa dibuktikan lewat pemilihan langsung. Dimana rakyat melihat langsung bagaimana calon pemimpin diuji dan layak untuk dipilih.

“Padahal kita ingin uji kemampuan calon-calon pemimpin kita. Kita ingin pastikan bahwa demokrasi memang mahal tapi jangan dibuat murah dengan menjual murah kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Untuk itu ia mengajak masyarakat, utamanya anak muda lebih jeli. Mereka punya pilihan untuk tak terjebak di arogansi kekuasaan.
Dia pun mengajak pilih partai yang betul-betul tegas menjalankan solidarity humanity. Bukan sekadar omon-omon.

“Partai mana yang mampu mengucap secara tegas bahwa kami hanya percaya human solidarity. Anda pilih partai partai, Anda lihat kalau mereka tidak mengerti soal humanity, tinggalkan partai partai itu,” kata Rocky.

“Anak-anak dunia sekarang tidak peduli pada nationality tapi pada humanity. Karena arogansi kekuasaan bisa memaksa satu negara tunduk setunduk-tunduknya,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS