SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pertemuan bersama Satgas Anti Premanisme dan Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran di Balai Kota, Jumat (9/1/2026).

“Hari ini kami mengundang perwakilan pengusaha-pengusaha bertemu bersama jadi saya ingin menyampaikan kepada mereka untuk disampaikan kepada seluruh anggotanya bahwa ketika mereka membuka tempat usaha dan mereka merasa terintimidasi, tidak aman, tidak nyaman di semua bidang apakah dalam hal pembangunannya, perparkirannya atau dalam hal apapun maka bisa langsung disampaikan kepada Satgas Penanganan Premanisme,” ujar Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.

Walikota Eri menyampaikan bahwa penanganan premanisme menjadi salah satu prioritas Pemkot Surabaya demi menciptakan suasana yang nyaman bagi pelaku usaha di Kota Pahlawan.

“Penanganan Premanisme ini terdiri dari semua Forkopimda yang ada di kota Surabaya, jadi ketika lapor maka kami turunnya langsung bersamaan
maka prosesnya sangat cepat,” ujarnya.

“Maka itulah 2 kali 24 jam itu harus sudah selesai dan tertangkap. Kami bergerak seperti itu dan itulah yang saya harapkan,” imbuhnya.

Cak Eri, sapaan akrabnya menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya atas tindakan yang akan diambil oleh Satgas Penanganan Premanisme.

“Jangan punya pikiran lagi bahwa Satgas Penanganan Premanisme ini nanti ada biaya yang keluar, tidak ada,” tegasnya.

Penanganan premanisme menjadi hal penting sebagai langkah timbal balik atas pengusaha yang telah menjadi tonggak perekonomian Kota Surabaya.

“Tugas kami adalah menjaga keamanan dan menjaga kenyamanan untuk pengusaha yang ada di kota Surabaya. Karena apa? Pengusaha di Kota Surabaya ini juga memberikan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak digunakan untuk apa? Untuk sekolah gratis, untuk kesehatan gratis, untuk membangun rumah tidak layak huni,” tuturnya.

Sehingga harapannya dengan adanya Satgas Penanganan Premanisme dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi para pelaku usaha.

“Karena itulah kami akan menjaga keamanan itu agar mereka merasa nyaman. Jangan sampai mereka sudah membantu pemerintah tapi mereka merasa tidak aman, tidak nyaman, karena pemerintah tidak hadir di sana,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS