SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gelar “Doa Bersama” sekaligus “Deklarasi Surabaya Bersatu” di Balai Kota, pada Rabu (31/12/2025) pagi. Deklarasi dilakukan bersama seluruh stakeholder dan perwakilan berbagai suku di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan komitmen Pemkot Surabaya melindungi warganya. Selain itu, deklarasi tersebut menolak dan mengecam segala bentuk anarkis premanisme di Kota Pahlawan.

“Surabaya jangan pernah diinjak, diprovokasi siapapun. Kami berdiri tegak terdiri dari semua suku, agama,” ujar Eri.

Menurut Eri, Kota Surabaya dibentuk dari persatuan segala suku, agama dan ras. Tidak boleh ada yang mengganggu. Warga harus berani melawan. Bersama menjaga keutuhan Kota Pahlawan.

“Warga surabaya harus melawan ketika ada premanisme, kita harus bangun. Kota kita dibangun dengan dasar agama. Pancasila mengajarkan untuk tidak saling menyakiti,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya menggandeng seluruh aparat hukum, ormas dan kelompok lintas agama.

“Saya berharap hari ini, saya minta tolong pada seluruh suku dan ormas yang hadir ketika ada permasalahan pribadi antar dua pihak tolong selesaikan masalah secara hukum tanpa pemaksaan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Eri juga membentuk Satgas Anti Premanisme yang mulai bertugas hari ini. Satgas ini menjadi garda depan pelaporan segala bentuk premanisme yang menimpa masyarakat, dan diteruskan secara hukum oleh aparat terkait.

“Kita deklarasikan bahwa Surabaya tidak ingin diinjak oleh siapapun. Warga Surabaya di manapun harus nyaman. Jangan biarkan premanisme berdiri di Surabaya,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Dr. Luthfie Sulistiawan, menambahkan, pihaknya akan menindak tegas segala kasus ataupun upaya memecah belah Surabaya, termasuk premanisme tanpa pengecualian.

“Kita sepakat, untuk para pelaku kerusuhan kita lakukan penangkapan dan setelahnya jangan lagi minta penangguhan penahanan. Akan kita proses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

“Melalui forum ini, mulai hari ini saya dengan forkopimda menegaskan, tidak boleh ada aksi main hakim sendiri, aksi anarkis. Tidak ada yang boleh merasa paling kuat,” tandasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS