Sabtu
16 Mei 2026 | 5 : 50

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemerintah Siapkan Tiga Sistem Pemilu

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumolo

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumoloJAKARTA – Pemerintah sedang merancang sejumlah draf revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam draf-draf tersebut, dirancang tiga sistem pemilu, yakni sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, dan kombinasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, parpol memiliki hak dan mekanisme tersendiri dalam menentukan kader yang dijadikan calon legislatif.

Masyarakat hanya memilih gambar parpol tanpa daftar nama calon legislatif. Sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan sebelum pemilu 2004.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, terdapat logo partai dan daftar calon legislatif. Kader partai nomor urut sembilan memungkinkan untuk mengalahkan kader terbaik parpol bernomor urut satu.

Calon legislatif yang dipilih oleh rakyat ini berlangsung pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 lalu.

“Kombinasi yang diusulkan, oke partai usulkan nomor 1, tetapi dikalahkan nomor 9. Nah nomor 9 bisa dicek apakah benar suara murni, ada permainan, ataukah mungkin ada politik uang, sehingga partai bisa membatalkan kadernya di nomor 9 dan mengajukan yang nomor 1,” kata Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Tjahjo mengatakan pemerintah sedang membuat Daftar Investaris Masalah (DIM) RUU Penyelenggara Pemilu. Pembahasan DIM akan dilakukan pada rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“DIM kami baru alternatif satu, alternatif dua, nanti akan disampaikan kepada Presiden, dibahas dalam rapat kabinet terbatas apa yang menjadi DIM pemerintah,” ucap Tjahjo.

Tjahjo meyakini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki DIM yang bervariasi. Hal itu, kata dia, terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Tjahjo berharap dapat menyerahkan DIM ke DPR pada bulan September, sebelum DPR memasuki masa reses di bulan Oktober.

“Ada waktu DPR sinkronkan dengan DIM masing-masing fraksi sehingga sidang setelah Oktober sudah bisa dibahas. Pada prinsipnya arahan Presiden pasal yang ada sudah baik tidak perlu diubah,” ujar Tjahjo. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Harga Telur Anjlok, Plt Ketua DPRD Magetan Desak Pemkab, Minta Dapur MBG Borong dari Peternak Lokal

MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat ...
LEGISLATIF

Serap Aspirasi Warga, Sutardi Gelar “Ngobar” Bersama Komunitas

MADIUN — Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Sutardi menggelar kegiatan Ngopi Bareng atau “Ngobar” bersama warga ...
LEGISLATIF

Perkuat Wajah Kota Surabaya, Baktiono Dorong Revitalisasi Pasar Keputran Selatan Bergaya Eropa

Baktiono mendorong revitalisasi Pasar Keputran Selatan bergaya Eropa demi memperkuat wajah Kota Surabaya. SURABAYA ...
EKSEKUTIF

Pemkab Blitar Dukung Penguatan Pendidikan Berbasis Keagamaan

Rijanto berharap lembaga pendidikan keagamaan menjadi garda terdepan mencetak generasi Islami unggul dan ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Tulungagung Bakal Tingkatkan Pengawasan terhadap Tata Kelola Daerah

TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung berkomitmen meningkatkan fungsi ...
KABAR CABANG

PAC PDIP Prajuritkulon Genjot Konsolidasi hingga Anak Ranting, Target Rampung Mei 2026

PAC PDI Perjuangan Prajuritkulon menggencarkan konsolidasi hingga anak ranting untuk memperkuat soliditas kader di ...