Sabtu
04 Juli 2026 | 11 : 19

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemerintah Siapkan Tiga Sistem Pemilu

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumolo

pdip-jatim-mendagri-tjahjo-kumoloJAKARTA – Pemerintah sedang merancang sejumlah draf revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam draf-draf tersebut, dirancang tiga sistem pemilu, yakni sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, dan kombinasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, parpol memiliki hak dan mekanisme tersendiri dalam menentukan kader yang dijadikan calon legislatif.

Masyarakat hanya memilih gambar parpol tanpa daftar nama calon legislatif. Sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan sebelum pemilu 2004.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, terdapat logo partai dan daftar calon legislatif. Kader partai nomor urut sembilan memungkinkan untuk mengalahkan kader terbaik parpol bernomor urut satu.

Calon legislatif yang dipilih oleh rakyat ini berlangsung pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 lalu.

“Kombinasi yang diusulkan, oke partai usulkan nomor 1, tetapi dikalahkan nomor 9. Nah nomor 9 bisa dicek apakah benar suara murni, ada permainan, ataukah mungkin ada politik uang, sehingga partai bisa membatalkan kadernya di nomor 9 dan mengajukan yang nomor 1,” kata Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Tjahjo mengatakan pemerintah sedang membuat Daftar Investaris Masalah (DIM) RUU Penyelenggara Pemilu. Pembahasan DIM akan dilakukan pada rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“DIM kami baru alternatif satu, alternatif dua, nanti akan disampaikan kepada Presiden, dibahas dalam rapat kabinet terbatas apa yang menjadi DIM pemerintah,” ucap Tjahjo.

Tjahjo meyakini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki DIM yang bervariasi. Hal itu, kata dia, terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Tjahjo berharap dapat menyerahkan DIM ke DPR pada bulan September, sebelum DPR memasuki masa reses di bulan Oktober.

“Ada waktu DPR sinkronkan dengan DIM masing-masing fraksi sehingga sidang setelah Oktober sudah bisa dibahas. Pada prinsipnya arahan Presiden pasal yang ada sudah baik tidak perlu diubah,” ujar Tjahjo. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Rapat Koordinasi, DPC PDI Perjuangan Bangkalan Perkuat Sinergi Tiga Pilar Partai

BANGKALAN – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan menggelar rapat koordinasi di kantor DPC setempat, Jl. Halim ...
KABAR CABANG

DPC Sidoarjo Gelar Rakorcab Sosialisasi Penjaringan Calon Ketua Ranting

SIDOARJO – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat koordinasi cabang dengan agenda ...
LEGISLATIF

Serap Aspirasi di Lamongan Selatan, Husen Siap Kawal Keluhan Petani Soal Pupuk hingga Pemberdayaan UMKM

LAMONGAN – Komitmen untuk memeratakan pembangunan di wilayah Lamongan Selatan terus dikawal jajaran legislatif. ...
EKSEKUTIF

Sanusi Perkuat Kemandirian Ekonomi Pelajar Lewat Program KEJAR

Bupati Malang HM Sanusi memperkuat kemandirian ekonomi pelajar melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) ...
LEGISLATIF

Anas Karno Tegaskan Akses Air Bersih Kebutuhan Dasar, Komisi A Kawal Layanan PDAM untuk Warga Gebang Lor

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno menegaskan akses air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan ...
KRONIK

Forum Jumat Manis Bupati Bangkalan, Ruang Terbuka Serap Aspirasi Masyarakat

BANGKALAN – Jumat manis menghadirkan suasana terbuka dan ganyeng di Pendopo Agung Bangkalan. Pada momentum ...