MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar berhemat dalam menyusun program kerja di Rancangan APBD 2026.

Langkah itu dilakukan untuk menyesuaikan dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar 21 persen atau sekitar Rp284 miliar.

“Kami memilah lagi apa yang perlu disederhanakan. Misalnya kegiatan rutin di masing-masing dinas tetap dilaksanakan, tetapi mungkin disederhanakan secara teknis, sehingga ada penghematan di beberapa sisi,” ujar Amithya, dikutip Jumat (7/11/2025).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemangkasan TKD berdampak cukup signifikan terhadap postur RAPBD 2026. Kondisi itu, sebutnya, menuntut kerja lebih keras dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk menjaga keseimbangan fiskal.

“Ini memang kita harus lebih kerja keras. Karena potongan anggaran dari pusat itu lumayan berpengaruh,” ujarnya.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini menjelaskan, meskipun PAD Kota Malang memiliki porsi yang cukup besar dalam struktur pendapatan, pemangkasan transfer pusat tetap memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Tetap saja pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) itu lumayan. Ada sekitar 21 persen, berarti sekitar Rp284 miliar itu dipangkas,” kata Mia.

Dari sisi pendapatan, DPRD menyiapkan skema intensifikasi PAD untuk menutup kekurangan akibat berkurangnya dana transfer pusat. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi akan menjadi fokus utama dalam kebijakan pendapatan tahun depan.

“Kemudian ada pemetaan soal potensi pendapatan. Yang paling utama itu intensifikasi pajak dan retribusi. Tetapi pastinya kami juga melihat kondisi masyarakat di tahun depan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” ucapnya.

Beberapa sektor yang dinilai potensial untuk digarap melalui digitalisasi sistem penerimaan daerah antara lain retribusi pasar, retribusi parkir, serta layanan lain berbasis elektronik.

“Sektor yang berpotensi yaitu e-tax retribusi pasar, e-tax parkir, dan e-retribusi lainnya,” beber Mia.

Untuk diketahui, dalam dokumen nota keuangan Raperda APBD 2026, total pendapatan daerah Kota Malang direncanakan sebesar Rp2,176 triliun dengan PAD mencapai Rp1,062 triliun, sementara total belanja diproyeksikan sebesar Rp2,368 triliun.

Defisit sekitar Rp192,1 miliar akan ditutup melalui sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp2,244 triliun, termasuk belanja pegawai senilai Rp1,180 triliun dan belanja barang serta jasa mencapai Rp992,8 miliar. Sementara belanja modal tercatat hanya sekitar Rp101 miliar. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS