SURABAYA – Wali Kota Tri Rismaharini mengungkapkan, Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) Joan Clos sempat meragukan kebijakan tentang perkampungan.

Menurut Risma, semula Joan ragu dengan kebijakan tentang perkampungan yang dianggap hal tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat. “Dikira kebijakan pemerintah pusat nasional, saya bilang bukan. Itu kebijakan daerah,” kata Risma kepada wartawan di lobi Hotel JW Marriott, kemarin.

Kader PDI Perjuangan ini mengatakan, kebijakan memindah kampung tidak semudah yang dibayangkan, kecuali ada kemauan sendiri dari warga. “Memang tidak bisa konsepnya dihancurkan lalu dipindah, konsep pemukiman tapi bagaimana mengangkat dan sudah dilakukan di Surabaya,” ungkap dia.

Sebelumnya, Risma menyatakan akan tetap mempertahankan kampung-kampung yang lokasinya di tengah kota dan dikelilingi pusat bisnis. Hal tersebut diungkapkan Risma saat meresmikan peresmian Balai Budaya Cak Markeso di Kampung Ketandan, Rabu (27/7/2016) sore.

Menurut dia, Kota Surabaya juga terbangun karena adanya kampung kampung, salah satunya Kampung Ketandan yang berada di pusat jantung Kota Pahlawan.

“Kampung di tengah kota, saya akan berusaha mempertahankan. Surabaya terbentuk karena kampung kampung,” jelasnya.

Menurut dia, Ketandan yang berada di jantung Kota Surabaya itu menjadi bukti bahwa kondisi kampung sudah berubah, yaitu menjadi ruang yang lebih positif dan interaktif.

“Jadi, kampung itu tidak selamanya kumuh dan negatif,” ujar Risma, yang memamerkan Kampung Ketandan kepada peserta Prepcom 3 Habitat.

Wali kota dua periode ini juga mendapat tugas khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berbagi pengalaman dengan Wali Kota Myanmar, Maung Maung Soe. Sebab, Maung berencana memindahkan beberapa kampung di daerahnya ke lokasi lain.

“Saya mendapatkan pesan khusus dari PBB untuk berbagi pengalaman dan menjelaskan kepada salah satu wali kota itu,” ungkapnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS