JAKARTA – Untuk mengantisipasi terulangnya praktik korupsi yang belakangan marak menjerat Gubernur, Bupati/Walikota, hingga anggota DPRD, Menteri Tjahjo akan menggeber program e-planning alias electronic planning. E-planning merupakan program perencanaan pembangunan berba­sis elektronik.

Salah satu daerah yang telah berhasil menjalankan konsep itu, menurut Tjahjo adalah Kota Surabaya. Dengan aplikasi ini, Surabaya bisa menghemat anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Untuk mematangkan konsep ini, agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia, KPK dan BPKP ikut dilibatkan. Berikut pen­jelasan Menteri Tjahjo kepada Rakyat Merdeka;

Sudah sejauh mana real­isasinya?

Ya kemarin kita baru ker­jasama dengan KPK, dengan BPKP.

Apa yang sudah dilaku­kan?

Kita mengambil sampel-sam­pel kota-kota, kabupaten yang menerapkan e-planning. Sebab, area rawan korupsi yang men­jerat pejabat daerah ada tiga hal, yaitu di perencanaan anggaran, dana bantuan sosial hibah, dan masalah pajak retribusi.

Daerah mana yang sudah maksimal menjalanlan konsep e-planning ini?

Kemarin Surabaya yang sudah maksimal.

Konsep e-planning ini menarik untuk dikaji. Tidak usah jauh-jauh keluar negeri untuk studi banding masalah transparansi keuangan daerah. Cukup belajar dari daerah seperti Surabaya.

Apa hal paling penting yang bisa dipelajari dari e-planning ini?

Penggunaan dana, perencanaan pembangunan dan bagaimana harus menyusun perda, harus dipahami dan semuanya itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik secara baik melalui e-planning.

Target Anda?

Setidaknya yang kota, sudah punya smart city, yang daerah sudah punya inovasi-inovasi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses semua hal di era keterbukaan ini.

Cuma itu saja?

Dan ini menyangkut sebetul­nya efisiensi di bidang anggaran. Saya kira itu target kami.

Kapan ini bisa berjalan opti­mal ke seluruh Indonesia?

Semakin cepat, semakin baik mudah-mudahan.

Sudah bisa diterapkan ke seluruh Indonesia?

Ya pelan-pelan. Sepanjang daerah itu siap. ***

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS