BANYUWANGI – Dalam menjalankan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi senantiasa menjaring aspirasi dalam sejumlah kelompok masyarakat. Salah satunya dari kaum perempuan lewat forum “Rembuk Perempuan”.

Forum ini digelar guna menyerap aspirasi kaum perempuan sebagai acuan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan.

Rembuk Perempuan berlangsung di aula Minak Jingggo Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (29/9/2025). Sebanyak 55 orang peserta perempuan berasal perwakilan berbagai organisasi seperti Fatayat dan Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiyah (Muhammadiyah), Wanita Bamag, Perkumpulan Perempuan Katholik Banyuwangi, Perkumpulan Wanita Budha, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Banyuwangi, Kader Posyandu, akademisi dan aktivis perempuan.

Dalam rembuk ini berbagai permasalahan terkait perempuan dibahas untuk dicarikan solusinya dan diimplementasikan dalam program pembangunan.

Bupati Banyuangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa Rembuk Perempuan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena menggali berbagai permasalahan, potensi hingga prioritas kebutuhan para perempuan.

“Kaum perempuan merupakan bagian penting dalam berjalannya proses pembangunan di Banyuwangi, bahkan perempuan memiliki peran besar di banyak sektor mulai UMKM, bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Ipuk.

“Karenanya kami berkomitmen untuk mengakomodir sesuai dengan skala prioritas. Kami berharap pertemuan ini serta hasil rekomendasi yang telah disampaikan akan membuat perempuan Banyuwangi semakin maju dan berdaya,” lanjut politisi PDI Perjuangan ini.

Ada empat isu yang dikelompokkan dalam empat kluster, yakni literasi keuangan, kekerasan perempuan dan pernikahan dini, pengasuhan keluarga serta partisipasi perempuan dalam politik.

Dari sisi literasi keuangan dan kewirausahaan sejumlah masalah diangkat seperti pelatihan literasi keuangan yang masih belum menjangkau perempuan secara luas dan masih terbatasnya pelatihan marketing untuk perempuan.

“Kami memberikan rekomendasi agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) bisa menyiapkan pelatihan dan fasilitator di desa-desa untuk pengembangan literasi keuangan, juga pelatihan marketing dan akses modal, serta pelatihan manajemen usaha untuk para perempuan,” ujar Eko Setyowati, perwakilan Perempuan Budha yang menjadi juru bicara di forum tersebut.

Rekomendasi juga disampaikan untuk penguatan pengasuhan keluarga dengan mengoptimalkan fungsi Rumah Desa Sehat (RDS), advokasi kebijakan dan anggaran di desa untuk program pengasuhan dan parenting serta penguatan desa ramah perempuan dan anak (DRPA).

Forum juga mendorong terbitnya Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, sosialisasi kesetaraan gender hingga dukungan kebijakan desa terkait perlindungan perempuan dan anak.

Sedangkan kluster Keterwakilan Perempuan dalam Politik, forum memberikan rekomendasi program pendidikan politik serta kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat desa untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi politik perempuan yang masih rendah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Suyanto Waspotondo, menambahkan bahwa semua rekomendasi tersebut akan menjadi acuan pertimbangan dalam merancang rencana pembangunan.

“Setiap poin rekomendasi akan kami analisa dan secara bertahap dimasukkan dalam perencanaan pembangunan,” terangnya. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS