SURABAYA – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, akrab disapa Kanang, mengkritik tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai kurang efisien dan banyak dipengaruhi kebijakan politik tanpa didukung kajian bisnis yang matang.

Akibatnya, banyak BUMN yang beroperasi dengan pola ‘gali lubang tutup lubang’, mengalami defisit besar dan utang yang tidak terkendali.

Menurut Wakabid Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, BUMN harus segera melakukan efisiensi untuk menutup kerugian masa lalu dan mengembalikan kinerja ke jalur yang sehat.

“Efisiensi sangat penting agar operasional BUMN berjalan efektif dan dapat mengatasi masalah keuangan yang selama ini terjadi,” ungkap Kanang, dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Mantan Bupati Ngawi 2 periode yang juga akrab disapa Mbahkung ini menegaskan pentingnya peran BUMN dalam mendukung program pemerintah, khususnya Koperasi Merah Putih yang memiliki nilai dukungan mencapai Rp240 triliun. Program ini bertujuan memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

“Program Koperasi Merah Putih ini tidak boleh hanya berhenti di tingkat desa saja. Dukungan BUMN perlu diawasi dan dikawal oleh perbankan agar berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Dia menambahkan, pengawasan oleh lembaga keuangan sangat diperlukan agar program ini dapat memberdayakan koperasi secara berkelanjutan dan membantu memperkuat ekonomi kerakyatan. (yols/pr)