SURABAYA – Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, sebanyak 3.000 keluarga masuk dalam waiting list Pemkot Surabaya yang belum bisa menempati fasilitas rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Pemkot Surabaya akan mengutamakan warga Surabaya yang tinggal di kawasan kumuh serta bantaran sungai untuk menempati rusunawa tersebut. Jumlah itu adalah warga yang suka berpindah tempat yang ingin menempati rusun.

“Waiting list-nya ada 3.000 KK, itu seluruh rusun. Saya prioritaskan untuk warga di kawasan kumuh dan bantaran kali dulu. Baru mereka yang mengajukan diri untuk menempati rusun,” kata Risma, beberapa waktu lalu.

Untuk memenuhi permintaan itu, lanjut Risma, tahun ini Pemkot Surabaya membangun rusun dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah kawasan.

Pembangunan itu rencananya berada di wilayah Kali Kedinding, Kali Kepiting, Wonorejo, Jambangan dan Keputih. “Semua itu anggarannya itu ada dari APBN dan APBD,” ujarnya.

Adapun lahan yang telah siap untuk dibangun rumah susun di antaranya, di Keputih seluas 25.000 meter persegi yang akan dibangun 12 blok lima lantai dan mampu menampung 576 KK.

Di pergudangan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan di Tambaksari dengan luas 13.000 meter persegi akan dibangun empat blok lima lantai dengan menampung 192 KK.

Ada lagi di wilayah Kelurahan Gayungan seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun enam blok lima lantai dan mampu menampung 288 KK.

Sedangkan di Kelurahan Benowo, Pakal, luas lahannya 43.000 meter persegi yang akan dibangun 25 blok masing masing lima lantai yang mampu menampung 1.200 KK.

Menurut mantan kepala Bappeko Surabaya ini, idealnya hunian satu rumah adalah satu KK. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan dalam hunian ditempati dua hingga tiga KK. Hal itu dinilai Risma tidak menyehatkan sehingga harus ada perubahan.

“Kami penuhi yang 3.000 ribu dulu, baru fokus memecahkan KK yang lebih dari satu,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS