Kamis
16 Juli 2026 | 7 : 18

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Eko Yunianto Minta Penempatan ASN Pemprov Jatim Berbasis Pemetaan Bakat dan Kompetensi

pdip-jatim-241027-rko-yunianto

SURABAYA – Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eko Yunianto, menegaskan, ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) oleh Pemerintah Provinsi Jatim harus mampu menjawab tantangan zaman dengan menjadi solusi nyata bagi masyarakat, bukan menjadi beban birokrasi.

Eko menekankan pentingnya penempatan ASN yang berbasis pada pemetaan bakat dan kompetensi, bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. Menurutnya, hanya dengan pendekatan tersebut, ASN dapat bekerja efektif dan memberikan dampak nyata bagi kualitas pelayanan publik.

“Penempatan ASN harus berbasis pemetaan bakat dan kompetensi agar tepat guna dan berdampak nyata bagi pelayanan publik,” ungkap, Eko Yunianto dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Dia pun mendorong Pemprov Jatim melakukan reformasi manajemen ASN, khususnya melalui peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam menyusun pola rotasi dan pengembangan karier yang tidak kaku dan terjebak pada senioritas.

“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim merekomendasikan agar Pemprov Jatim mendorong BKD merancang rotasi dan pengembangan karier berbasis passion dan capaian kinerja ke depannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi A DPRD Jatim itu menyampaikan lima pesan utama bagi para ASN dan PPPK baru.

Pesan tersebut bukan hanya bentuk nasihat moral, tapi juga dinilai sebagai fondasi karakter ASN masa depan. Kelima nilai itu meliputi: integritas, kompetensi, empati, disiplin, dan pemahaman tupoksi.

“Sebagai pelayan publik, ASN adalah wajah dari negara. Integritas bukan pilihan, melainkan kewajiban,” tegas Eko.

Dia pun mengingatkan seluruh ASN dan PPPK agar menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk tidak minta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Menurutnya, etika harus dijaga bahkan ketika ASN tidak sedang bertugas secara formal.

“Jangan pernah minta atau menerima gratifikasi. Etika harus dijaga, bahkan di luar jam kerja sekalipun. Masyarakat berharap Anda menjadi contoh,” tuturnya.

“Birokrasi bukan tempat untuk mempersulit. Jadilah solusi, bukan beban. Layani dengan empati dan kecepatan,” pungkas Eko. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

RUANG MERAH

Kesumat yang Dituntaskan di Menit ke-92

Oleh Diana Sasa* INGGRIS sudah merasa cukup. Mereka unggul 1–0. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-55. Waktu ...
LEGISLATIF

Promosikan Produk UMKM, Komisi B DPRD Magetan Terima Kunker di Rumah Promosi

MAGETAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan melakukan terobosan baru dalam memanfaatkan ...
KRONIK

Mas Dhito: Sastra Saraswati Sewana Yatra Teguhkan Toleransi dan Persatuan di Candi Tegowangi

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadiri Sastra Saraswati Sewana Yatra 2026 di Candi Tegowangi dan ...
LEGISLATIF

Saifudin Minta Pengembangan Pariwisata Kota Batu Tak Mengorbankan Kelestarian Alam

Anggota DPRD Jatim Saifudin Zuhri mendorong pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal di Kota Batu dengan tetap ...
KRONIK

Regenerasi Ranting PDI Perjuangan di Surabaya Dipastikan Berjalan Bottom-Up

PDI Perjuangan Surabaya memastikan proses regenerasi pengurus ranting berlangsung secara bottom-up dari tingkat ...
LEGISLATIF

Tabroni Dorong Solusi Menyeluruh Pascakebakaran TPA Pakusari

DPRD Jember mendesak Pemkab segera menyiapkan solusi menyeluruh pascakebakaran TPA Pakusari, mulai percepatan PLTSa ...