MADIUN – Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi rakyat melalui fungsi pengawasan legislatif.

Dalam rapat pembahasan bersama jajaran eksekutif Rabu kemarin, Fery menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap jawaban Bupati Madiun, terutama terkait pelaksanaan program prioritas dan efisiensi anggaran.

“Sebagai kader PDI Perjuangan, saya berkewajiban memastikan bahwa setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Penyerapan anggaran yang masih rendah menjadi perhatian serius kami di legislatif,” tegas Fery, usai rapat paripurna DPRD, dikutip Jumat (18/7/2025).

Dia menekankan bahwa program-program yang belum tuntas harus tetap dijalankan secara konsisten, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, Fery juga mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap penarikan parkir liar yang terjadi di sejumlah fasilitas publik.

“Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya karena lemahnya koordinasi antarinstansi. Parkir gratis harus jelas zona dan aturannya. Ini bagian dari pelayanan publik yang harus dibenahi. Dinas Perhubungan jangan diam saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fery juga menyoroti rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) dan mengingatkan pentingnya kejelasan regulasi, termasuk durasi jabatan penjabat (Pj) kepala fesa yang dinilainya tidak ideal jika terlalu lama.

“PDI Perjuangan selalu berpihak pada rakyat desa. Kami mendorong agar pengisian jabatan kepala desa dilakukan tepat waktu. Pj yang terlalu lama bisa mengurangi partisipasi dan rasa memiliki warga terhadap pemerintah desa,” tandas Fery.

Dia menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan di legislatif akan terus bersuara dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sejalan dengan cita-cita kerakyatan, sesuai garis perjuangan partai. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS