MADIUN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna, Rabu (26/6/2025).

Juru bicara fraksi, Samiati, mengapresiasi keberhasilan Pemkab Madiun yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya. Fraksi juga mendukung komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kami menghargai capaian yang telah diraih, namun masih ada catatan penting, terutama terkait realisasi pendapatan dan efektivitas penggunaan anggaran,” ujar Samiati di hadapan peserta sidang.

Meski begitu, pihaknya juga menyoroti tiga poin utama yakni pendapatan asli daerah (PAD) belum mencapai target, dengan selisih kurang sebesar Rp14,5 miliar. Fraksi PDI Perjuangan minta penjelasan sektor-sektor yang belum maksimal serta evaluasi dari OPD terkait.

Pendapatan transfer justru melebihi target sebesar Rp64,9 miliar. Fraksi mempertanyakan penyebabnya agar perencanaan keuangan ke depan lebih akurat.

Belanja daerah terealisasi lebih rendah dari yang dianggarkan. F-PDIP minta klarifikasi, apakah ini strategi efisiensi atau akibat ketidaktepatan dalam penyesuaian anggaran.

“Kami berharap catatan dan saran ini bisa menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” pungkas Samiati. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS