JAKARTA – Yayasan 98 Peduli menggelar diskusi bertajuk Pendidikan Kerakyatan dalam Pengentasan Kemiskinan di DPP Banteng Muda Indoensia (BMI), Selasa (20/5/2025).

Acara bertujuan untuk merefleksikan capaian reformasi dan menyoroti peran pendidikan kerakyatan sebagai solusi strategis dalam memerangi kemiskinan. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, yang juga salah satu tokoh perjuangan reformasi 1998, berkesempatan menjadi salah satu pembicara.

Ia menegaskan bahwa pendidikan kerakyatan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam paparannya, Abidin menyoroti pentingnya program seperti Sekolah Rakyat, yang diinisiasi melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025, sebagai wujud nyata komitmen negara untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan anak terlantar.

“Reformasi 1998 adalah perjuangan untuk keadilan sosial. Hari ini, kita harus pastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga alat pemberdayaan rakyat,” kata Abidin Fikri.

“Sekolah Rakyat adalah langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” imbuhnya.

Abidin Fikri berkomitmen untuk mengawal implementasi UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Ia juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan semangat reformasi dengan berkontribusi pada isu-isu sosial, khususnya pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Diskusi juga menghadirkan sejumlah narasumber. Akademisi dan aktivis 98, Prof. Muradi dengan Moderator Niko Adrian (Pengacara -Aktivis 98) membahas tantangan dan peluang pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Prof. Muradi menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil untuk memastikan program pendidikan kerakyatan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pendidikan kerakyatan  harus berjalan efektif dan mensinergikan dengan sekolah-sekolah di daerah yang pada saat ini di tingkat SD Negeri banyak yang kekurangan murid, sehingga gedung sekolah yang ada bisa digunakan untuk sekolah rakyat dan hal ini akan mengefisienkan biaya.” Tegas Prof. Muradi.

Acara dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk mantan aktivis 98, mahasiswa, dan masyarakat umum, yang antusias mengikuti diskusi dan sesi tanya jawab.

Peringatan 27 tahun Reformasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kolektif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan makmur.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS