MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto kembali menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dengan mendorong pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar wacana, melainkan arah nyata pembangunan kota yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas disabilitas atau difabel.

Hal ini disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, saat memberangkatkan rombongan studi edukasi yang terdiri atas anggota dan pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), guru, serta pengelola sekolah berkebutuhan khusus.

Rombongan ini dikirim untuk melakukan kunjungan ke institusi yang telah sukses menerapkan layanan rehabilitasi sosial secara inklusif.

“Ambil ilmu manfaatnya, lalu itu jadikan laporan. Hal-hal yang perlu kita replikasi di Kota Mojokerto sampaikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu akan kami jadikan kebijakan jika memang belum masuk dalam skema pembangunan lima tahun ke depan,” tutur Ning Ita, Senin (5/5/2025).

Dia mengungkapkan, kegiatan studi edukasi ini bukan sekadar kunjungan. Melainkan bentuk komitmen konkret dalam memperkuat pemahaman aparatur dan masyarakat tentang rehabilitasi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa Pemkot Mojokerto membuka ruang partisipasi dari bawah, memberi kesempatan langsung bagi komunitas disabilitas untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya.

Ini juga menandai pergeseran dari model pembangunan top-down menjadi bottom-up yang lebih inklusif dan responsif. “Perspektif gender itu bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tapi juga mencakup kelompok disabilitas,” katanya.

Pemerintah Kota Mojokerto berharap, hasil dari kunjungan tersebut dapat dirumuskan menjadi masukan kebijakan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

“Walaupun jumlah komunitasnya tidak besar, pemerintah, khususnya saya sebagai pemimpin, berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang adil, yang tidak mengecualikan siapa pun dari sasaran pembangunan,” tegas dia.

Dengan pendekatan kolaboratif yang dibudayakan dalam birokrasi, Mojokerto meneguhkan diri sebagai kota inklusif yang berani mendengar semua suara, termasuk suara yang kerap terpinggirkan.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan dimulai dari komitmen untuk melibatkan semua warga, tanpa terkecuali. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS