Rabu
16 September 2026 | 1 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Sampaikan Aspirasi Masyarakat, PDIP Sumenep Minta Pemerataan Pembangunan hingga OPD Responsif

PDIP-Jatim-Abd.-Rahman-25042025

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat hasil reses masa sidang II tahun 2025, dalam rapat paripurna penyampaian laporan reses, Rabu (23/4/2025).

Salah satu usulan tersebut, pembangunan pelabuhan tempat singgah tol laut di Pulau Masakambing, Kecamatan Masalembu.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abd. Rahman, menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan tersebut akan menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan.

“Untuk memperkuat daya ungkit perekonomian masyarakat pulau, kami meminta pemerintah daerah membangun pelabuhan singgah tol laut di Pulau Masakambing,” ujar Rahman.

Selain isu kepulauan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti berbagai kebutuhan masyarakat di enam daerah pemilihan (dapil) yang berhasil dihimpun selama masa reses.

Di Dapil I, masyarakat masih berharap perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Dapil II mengusulkan perhatian terhadap fasilitas ibadah dan lembaga pendidikan, seperti musala dan madrasah.

Dapil III mencatat persoalan pertanian masih menjadi perhatian serius, selain infrastruktur. Sementara di Dapil IV, kelompok tani dan tempat ibadah menjadi isu utama yang perlu tindak lanjut pemerintah.

“Di Dapil V dan VI, masalah kekurangan alat pertanian serta alat tangkap ikan masih sangat dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan,” lanjut Rahman.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk memperbesar alokasi anggaran dalam bidang keagamaan, termasuk bantuan bagi guru ngaji, masjid dan kegiatan keagamaan lainnya.

“Atas dasar kepedulian sosial dan spiritual, kami mendesak agar perhatian terhadap kegiatan keagamaan ditingkatkan. Ini merupakan bentuk komitmen Fraksi PDI Perjuangan terhadap nilai-nilai religius masyarakat,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan turut mengingatkan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan visi-misi kepala daerah. Rahman meminta bupati untuk cermat dalam menempatkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan secara efektif.

“Keberhasilan kepemimpinan bupati tidak akan maksimal tanpa dukungan OPD yang profesional dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” terangnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengajak seluruh fraksi di DPRD untuk bersama-sama mendorong kemajuan daerah dan membangun peradaban ekonomi Sumenep secara kolektif.

“PDI Perjuangan berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Mengurai Ruwet Distribusi Pupuk Subsidi di Magetan, dari Kendala NIK Petani hingga Jumlah Poktan

MAGETAN – Persoalan masih saja membelit di seputar pupuk bersubsidi. Meski pemerintah dan produsen menyatakan stok ...
KRONIK

KPU Kabupaten Pasuruan Kaji Penataan Dapil Pemilu 2029, DPC PDIP Sampaikan Pertimbangan Beban Anggaran

KABUPATEN ‎PASURUAN – KPU Kabupaten Pasuruan, secara internal mulai mengkaji penataan daerah pemilihan (dapil) ...
KRONIK

IKS-PI Cup 3 Jadi Ruang Pembinaan Remaja, Doding: Silat Harus Bermuara ke Prestasi  

IKS-PI Cup 3 Trenggalek menjadi ruang pembinaan pesilat muda sekaligus menekan tawuran dan kenakalan remaja. Doding ...
HEADLINE

Said Abdullah: Gaji P3K 2027 Ditanggung Pusat, Disiapkan Anggaran Rp23 Triliun

JAKARTA — Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mulai 2027, gaji atau honorarium P3K ...
EKSEKUTIF

Rijanto: Komunikasi Lintas Kelompok Penting untuk Jaga Kerukunan Blitar

BLITAR — Bupati Blitar Rijanto menegaskan pentingnya komunikasi dengan berbagai kelompok keagamaan untuk menjaga ...
EKSEKUTIF

Eri Siapkan Bendera Hitam untuk PD yang Gagal Bina Kampung Pancasila

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sanksi simbolik berupa bendera hitam bagi perangkat daerah ...