Jumat
18 September 2026 | 8 : 52

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Suyatno Minta Pemkab Magetan Buat Aturan Larangan Wisuda Kelulusan SD/SMP

IMG-20250209-WA0023_copy_458x350

MAGETAN Wakil Ketua DPRD Magetan dari PDI Perjuangan H. Suyatno mengapresiasi keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur melarang sekolah jenjang SMA SMK, dan SLB untuk menyelenggarakan wisuda atau purnawiyata.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.1.5/1506/101.5/2025.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap keresahan masyarakat yang mengeluhkan biaya tinggi untuk acara kelulusan.

Berkaca dari larangan kepada SMA/SMK untuk menggelar wisuda/kelulusan yang dibuat Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, Suyatno dorong Pemkab Magetan dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuat aturan serupa.

“Kami sangat setuju untuk wisuda mulai dari RA, TK, PAUD, SD/MI, SMP/MTS, dan sederajat di larang,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Magetan ini.

“Kita dorong Dikpora Magetan segera membuat aturan larangan tersebut.”

Bila perlu, lanjut dia, yang melanggar diberi sangsi. Sebab kegiatan-kegiatan itu menimbulkan keresahan wali murid karena biaya yang tinggi.

“Semua itu memberatkan wali murid, karena setelah wisuda mereka mencari sekolah baru dengan biaya pula,” tandas Suyatno. (rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah: Soekarno Run Jangan Berhenti Jadi Kompetisi Lari

SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah ingin Soekarno Run BWX di Banyuwangi tidak berhenti ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi: Penerima Bansos Tak Lagi Semata Mengacu Desil, Muskel Jadi Penentu Prioritas

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penentuan penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Surabaya ...
EKSEKUTIF

P-APBD 2026 Kabupaten Malang Disepakati, Sanusi Tekankan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD Kabupaten Malang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ...
LEGISLATIF

95 Persen Peternak di Lamongan Tak Punya Legalitas, Terkendala Rumitnya Perizinan PBG

LAMONGAN – Berbagai aturan justeru menyulitkan peternak dalam mengakses program pemerintah hingga akses perbankan. ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tak Ingin Bantuan Intan Berhenti di Bansos, Dorong Usaha Menjahit

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak ingin bantuan kepada Intan, ibu yang menjadi tulang punggung keluarga ...
KRONIK

Hari Kesadaraan Nasional, Bupati Ipuk: Birokrat Harus Peka

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di ...